akuntansi biaya (sistem biaya standar)

I.   Pengertian

Biaya Standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu, dibawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu.

II.  Prosedur Penentuan Biaya Standar

Biaya Bahan Baku Standar, terdiri atas  :

1.  Masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu, atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar.

2.  Harga satuan masukan fisik tersebut, atau disebut pula harga standar.

Kuantitas Standar Bahan Baku dapat ditentukan dengan menggunakan :

1.  Penyelidikan teknis.

2.  Analisis catatan masa lalu dalam bentuk  :

a)  Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu dimasa lalu.

b)  Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk dimasa lalu.

c)  Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik.

Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa  :

1.  Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun.

2.  Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar.

3.  Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang.

III. Biaya Tenaga Kerja Standar

Jam Tenaga Kerja Standar dapat ditentukan dengan cara :

1.  Mnghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari Kartu Harga Pokok (Cost Sheet) periode yang lalu.

2.  Membuat test-run operasi produksi dibawah keadaan normal yang diharapkan.

3.  Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan dibawah keadaan nyata yang diharapkan.

4. Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk

IV. Biaya Overhead Pabrik Standar

Tarif Overhead Standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal.  Untuk pengendalian BOP dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran (range) kapasitas.  Tarif BOP standar menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam satu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu.  Sebagai akibatnya dalam tarif ini semua BOP diperlakukan sebagai biaya variabel.  Di lain pihak anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel, dan memperlakukan BOP tetap sebagai biaya yang jumlahnya tetap dalam volume tertentu.

V.  Analisis  Penyimpangan Biaya Sesungguhnya Dari Biaya Standar

Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih (variance).  Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis, dan dari analisi ini diselidiki penyebab terjadinya selisih yang merugikan.

VI. Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung

Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung  :

1.  Model Satu Selisih (The One-Way Model)

Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah kedalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas.

Hasil perhitungan selisih diberi tanda L (selisih Laba) dan R (selisih Rugi).  Analisis selisih dalam model ini dapat digambarkan dengan rumus berikut ini :

St  =  ( HSt  x  KSt )  –  ( HS x KS )

Diketahui  :

St       =    Total Selisih

Hst     =    Harga Standar

Kst     =    Kuantitas Standar

HS    =    Harga Sesungguhnya

KS    =    Kuantitas Sesungguhnya

2.  Model Dua Selisih (The Two-Way Model)

Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi.

Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan sebagai berikut  :

Perhitungan Selisih Harga                      Perhitungan Selisih Kuantitas

SK  =  ( KSt  –  KS )  x  HSt

SH  =  ( HSt  –  HS )  x  KS

Diketahui  :

SH    =    Selisih Harga                        SK    =   Selisih Kuantitas

Hst     =    Harga Standar                      Kst     =   Kuantitas Standar

HS     =    Harga Sesungguhnya            KS     =   Kuantitas Sesungguhnya

2.  Model Tiga Selisih (The Two-Way Model)

Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini : Selisih Harga, Selisih Kuantitas, Selisih Harga / Kuantitas.

Hubungan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan kemungkinan  berikut ini :

a)  Harga dan Kuantitas Standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya.

Rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi Harga Standar dan Kuantitas Standar masing-masing  ” Lebih Rendah ” dari Harga Sesungguhnya dan Kuantitas Sesungguhnya, dinyatakan dalam persamaan berikut ini :

SH  =  ( HSt  –  HS )  x  KSt

SK  =  ( KSt  –  KS )  x  HSt

Perhitungan Selisih Harga Perhitungan Selisih Kuantitas

SHK  =  ( HSt  –  HS )  x  ( KSt – KS )

Perhitungan Selisih Gabungan

yang merupakan Selisih Harga /

Kuantitas

Rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi Harga Standar dan Kuantitas Standar masing-masing  ” Lebih Tinggi ” dari Harga Sesungguhnya dan Kuantitas Sesungguhnya, dinyatakan dalam persamaan berikut ini :

SH  =  ( HSt  –  HS )  x  KS

SK  =  ( KSt  –  KS )  x  HS

Perhitungan Selisih Harga Perhitungan Selisih Kuantitas

SHK  =  ( HSt  –  HS )  x  ( KSt – KS )

Perhitungan Selisih Gabungan

yang merupakan Selisih Harga /

Kuantitas

b)  Harga Standar “ Lebih Rendah “ dari Harga Sesungguhnya, namun sebaliknya Kuantitas Standar ” Lebih Tinggi “ dari Kuantitas Sesungguhnya.

Selisih gabungan yang merupakan selisih harga / kuantitas tidak akan terjadi. Dengan demikian perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model 3 selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

SH  =  ( HSt  –  HS )  x  KS

SK  =  ( KSt  –  KS )  x  HSt

Perhitungan Selisih Harga Perhitungan Selisih Kuantitas

Selisih Harga / Kuantitas sama dengan nol

c)  Harga Standar “ Lebih Tinggi “ dari Harga Sesungguhnya, namun sebaliknya Kuantitas Standar ” Lebih Rendah “ dari Kuantitas Sesungguhnya.

Selisih gabungan tidak akan terjadi. Perhitungan selisih dengan model 3 selisih dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

SH  =  ( HSt  –  HS )  x  KSt

SK  =  ( KSt  –  KS )  x  HS

Perhitungan Selisih Harga Perhitungan Selisih Kuantitas

Selisih Harga / Kuantitas sama dengan nol

CONTOH  SOAL

PT. CAHAYA MENTARI pada tahun 1996 memproduksi produk jadi sebanyak 120.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 750.000 kg, sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700.000 kg.

Dalam menghasilkan produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kg / unit dengan standar harga Rp. 2.150,- / kg, lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 3 jam / unit dengan standar tarif upah Rp. 2.400,- / jam . Namun kenyataan yang terjadi, harga bahan baku sesungguhnya hanya Rp. 2.100,- / kg dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 365.000 jam dengan tarif Rp. 2.500, / jam.

Diminta  Carilah  :

1.  Selisih harga bahan baku.

2.  Selisih kuantitas bahan baku.

3.  Selisih efisiensi tenaga kerja langsung.

4.  Selisih Tarif tenaga kerja langsung

5.  Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar serta pengalokasian selisih gaji dan upah dengan mengabaikan pajak atas gaji dan upah

PENYELESAIAN  :

1.  Selisih Harga Bahan Baku :

Selisih Harga  =   ( Harga Ssg – Harga Std )  x  Kuantitas Ssg

=   ( Rp. 2.100  –  Rp. 2.150 )  x  750.000

=   Rp. 37.500.000,-   ( Laba )

2.  Selisih Kuantitas Bahan Baku :

Selisih Kuantitas      =   [ Kuantitas Ssg – Kuantitas Std yang ditetapkan ]  x  Harga Std

=   [ 700.000  –  ( 6  x 120.000 ) ]  x  Rp. 2.150

=   Rp. 43.000.000   ( Laba )

3.  Selisih Efisiensi Jam Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Jam Kerja     =  [ Jam kerja Ssg – Jam kerja Std yang ditetapkan ] x Tarif upah Std

=  [ 365.000  –  ( 3  x 120.000 ) ]  x  Rp. 2.400

=   Rp. 12.000.000,-  ( Rugi )

4.  Selisih Tarif  Upah Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Tarif Upah    =  [ Tarif upah Ssg – Tarif upah Std ]  x  Jam kerja Ssg

=  [ Rp. 2.500 – Rp. 2.400 ]  x  365.000

=  Rp. 36.500.000,-  ( Rugi )

5.  Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar :

Gaji dan upah  ( 2.500 x 365.000)                    Rp.  912.500.000,-      —

Berbagai perkiraan hutang                                 —        Rp.  912.500.000,-

Jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-selisihnya :

Barang dalam proses ( 360.000 x 2.400 )         Rp. 864.000.000,-       —

Selisih efisiensi TK langsung                              Rp.   12.000.000,-       —

Selisih tarif  TL langsung                                    Rp.   36.500.000,-       —

Gaji dan upah                                                   —        Rp.  912.500.000,-

SOAL-SOAL PRAKTIKUM

KASUS  1

PT.  SINAR  REMBULAN dalam mengolah produknya menggunakan 2 macam bahan baku untuk produk A.  Berikut data-data mengenai bahan baku  X dan Y untuk tahun 1996.

Data-data Harga Standar (STD) dan Harga Sesungguhnya (SSG) :

Bulan Bahan  X Bahan  Y
STD SSG STD SSG
Jan 1.200 1.220 750 770
Feb 1.200 1.250 750 770
Mar 1.225 1.250 750 770
Apr 1.225 1.250 750 770
Mei 1.225 1.250 750 770
Jun 1.225 1.250 750 770
Jul 1.225 1.250 780 810
Ags 1.225 1.250 780 810
Sep 1.225 1.250 780 810
Okt 1.240 1.300 780 810
Nov 1.240 1.300 780 810
Des 1.240 1.300 780 810

Data-data Kuantitas Pemakaian Standar (STD) dan Pemakaian Sesungguhnya (SSG) :

Bulan Bahan  X Bahan  Y
STD SSG STD SSG
Jan 1.500 1.550 2.700 2.850
Feb 1.500 1.550 2.700 2.800
Mar 1.500 1.600 2.700 2.800
Apr 1.500 1.570 2.700 2.825
Mei 1.500 1.570 2.700 2.800
Jun 1.500 1.570 2.700 2.850
Jul 1.500 1.600 2.700 2.825
Ags 1.500 1.600 2.700 2.850
Sep 1.500 1.575 2.700 2.850
Okt 1.500 1.550 2.700 2.870
Nov 1.500 1.600 2.700 2.870
Des 1.500 1.575 2.700 2.870

Diminta  :

1.  Hitung selisih harga bahan baku X dan Y untuk tahun 1996.

2.  Hitung selisih kuantitas bahan baku X dan Y untuk tahun 1996.

JAWABAN  :

KASUS  1

PT.  SINAR  REMBULAN

Tabel  1.  Selisih Harga Bahan Baku     X

Bulan Kuantitas

Sesungguhnya

( Kg )

Harga

Standar

( Rp. )

Harga

Sesungguhnya

( Rp. )

Selisih

( Rp. )

Jan 1.550 1.200 1.220 31.000
Feb 1.550 1.200 1.250 77.500
Mar 1.600 1.225 1.250 40.000
Apr 1.570 1.225 1.250 39.250
Mei 1.570 1.225 1.250 39.250
Jun 1.570 1.225 1.250 39.250
Jul 1.600 1.225 1.250 40.000
Ags 1.600 1.225 1.250 40.000
Sep 1.575 1.225 1.250 39.375
Okt 1.550 1.240 1.300 93.000
Nov 1.600 1.240 1.300 96.000
Des 1.575 1.240 1.300 94.500
J u m l a h 669.125

Tabel  2.  Selisih Harga Bahan Baku  Y

Bulan Kuantitas

Sesungguhnya

( Kg )

Harga

Standar

( Rp. )

Harga

Sesungguhnya

( Rp. )

Selisih

( Rp. )

Jan 2.850 750 770 57.000
Feb 2.800 750 770 56.000
Mar 2.800 750 770 56.000
Apr 2.825 750 770 56.500
Mei 2.800 750 770 56.000
Jun 2.850 750 770 57.000
Jul 2.825 780 810 84.750
Ags 2.850 780 810 85.500
Sep 2.850 780 810 85.500
Okt 2.870 780 810 86.100
Nov 2.870 780 810 86.100
Des 2.850 780 810 85.500
J u m l a h 851.950

2.  Selisih Kuantitas Bahan Baku

Tabel  1.  Selisih Kuantitas Bahan Baku  X

Bulan Harga

Standar

( Rp. )

Kuantitas

Standar

( Kg )

Kuantitas

Sesungguhnya

( Kg )

Selisih

( Rp. )

Jan 1.200 1.500 1.550 60.000
Feb 1.200 1.500 1.550 60.000
Mar 1.225 1.500 1.600 122.500
Apr 1.225 1.500 1.570 85.750
Mei 1.225 1.500 1.570 85.750
Jun 1.225 1.500 1.570 85.750
Jul 1.225 1.500 1.600 122.500
Ags 1.225 1.500 1.600 122.500
Sep 1.225 1.500 1.575 91.875
Okt 1.240 1.500 1.550 62.000
Nov 1.240 1.500 1.600 124.000
Des 1.240 1.500 1.575 93.000
J u m l a h 1.115.625

Tabel  2.  Selisih Kuantitas Bahan Baku  Y

Bulan Harga

Standar

( Rp. )

Kuantitas

Standar

( Kg )

Kuantitas

Sesungguhnya

( Kg )

Selisih

( Rp. )

Jan 750 2.700 2.850 112.500
Feb 750 2.700 2.800 75.000
Mar 750 2.700 2.800 75.000
Apr 750 2.700 2.825 93.750
Mei 750 2.700 2.800 75.000
Jun 750 2.700 2.850 112.500
Jul 780 2.700 2.825 97.500
Ags 780 2.700 2.850 117.000
Sep 780 2.700 2.850 117.000
Okt 780 2.700 2.870 132.600
Nov 780 2.700 2.870 132.600
Des 780 2.700 2.870 132.600
J u m l a h 1.273.050

KASUS  2

PT. GEMERLAP BINTANG pada tahun 1995 memproduksi produk jadi sebanyak 20.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak 70.000 kg, sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 60.000 kg.

Dalam menghasilkan produk, ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 4 kg / unit dengan standar harga Rp. 1.100,- / kg, lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsung 2 jam / unit dengan standar tarif upah Rp. 4.600,- / jam . Namun kenyataan yang terjadi, harga bahan baku sesungguhnya hanya Rp. 1.050,- / kg dengan jumlah jam tenaga kerja sesungguhnya selama 41.800 jam dengan tarif Rp. 4.800, / jam.

Diminta   :

1.  Selisih harga bahan baku.

2.  Selisih kuantitas bahan baku.

3.  Selisih efisiensi tenaga kerja langsung.

4.  Selisih Tarif tenaga kerja langsung

5.  Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar serta pengalokasian selisih gaji dan upah.

JAWABAN  :

KASUS  2

PT.  GEMERLAP  BINTANG

1.  Selisih Harga Bahan Baku :

Selisih Harga  =   ( Harga Ssg – Harga Std )  x  Kuantitas Ssg

=   ( Rp. 1.050  –  Rp. 1.100 )  x  70.000

=   Rp. 3.500.000,-  ( Laba )

2.  Selisih Kuantitas Bahan Baku :

Selisih Kuantitas      =   [ Kuantitas Ssg – Kuantitas Std yang ditetapkan ]  x  Harga Std

=   [ 60.000  –  ( 4  x 20.000 ) ]  x  Rp. 1.100

=   Rp. 22.000.000,-  ( Laba )

3.  Selisih Efisiensi Jam Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Jam Kerja     =  [ Jam kerja Ssg – Jam kerja Std yang ditetapkan ] x Tarif upah Std

=  [ 41.800  –  ( 2  x 20.000 ) ]  x  Rp. 4.600

=   Rp. 8.280.000,-   ( Rugi )

4.  Selisih Tarif  Upah Tenaga Kerja Langsung :

Selisih Tarif Upah    =  [ Tarif upah Ssg – Tarif upah Std ]  x  Jam kerja Ssg

=  [ Rp. 4.800 – Rp. 4.600 ]  x  41.800

=  Rp.  8.360.000,-  ( Rugi )

5.  Jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang harus dibayar :

Gaji dan upah  ( 4.800 x 41.800)                      Rp.  200.640.000,-      —

Berbagai perkiraan hutang                                 —        Rp.  200.640.000,-

Jurnal untuk mengalokasikan gaji dan upah serta selisih-selisihnya :

Barang dalam proses ( 40.000 x 4.600 )           Rp. 184.000.000,-       —

Selisih efisiensi TK langsung                              Rp.     8.280.000,-       —

Selisih tarif  TL langsung                                    Rp.     8.360.000,-       —

Gaji dan upah                                                   —        Rp.  200.640.000,-

KASUS   3

CV.  CAHAYA MENTARI yang berproduksi dengan 2 jenis bahan baku dan memiliki 2 dept. produksi dimana Bahan Baku hanya dipakai pada Dept. I dan BOP pada Dept. II.  Biaya standar untuk menentukan biaya produksi, berdasarkan data-data sebagai berikut  :

a.  Harga bahan distandarkan Rp. 100,-/kg untuk bahan A dan Rp. 400,-/kg untuk bahan B ditambah biaya penanganan masing-masing 10 %.  Untuk membuat satu unit produk jadi diperlukan 2,5 kg bahan A dan 2 kg bahan B.

b.  Jumlah tenaga kerja yang menangani langsung produksi adalah 40 orang di Dept. I dan 100 orang di Dept. II, dimana diperkirakan tiap pekerja bisa bekerja efektif 35 jam / minggu.  Upah dan gaji total per minggu Dept. I  Rp. 280.000 dan Dept. II  Rp. 875.000,- ditambah 20 % sebagai cadangan premi lembur dan premi lain-lain.  Dalam Dept. I  bahan diolah selama 2,5 jam dan dalam Dept. II selama 2 jam.

c.  Kapasitas normal produksi adalah 1.000 unit ( 100 % ) atau 4.000 jam mesin dengan batas terendah produksi 80 % dan kapasitas penuh 120 %.  BOP yang terdiri dari overhead tetap dan variabel pada kapasitas normal adalah :

Variabel Tetap

Upah pegawai              Rp.  320.000,-             –

Bahan pembantu           Rp.  140.000,-             –

Lain-lain                       Rp.    20.000,-             –

Penyusutan Mesin                     –          Rp.  190.000,-

Listrik                                       –          Rp.    50.000,-

Pemeliharaan, dll           –          Rp.    80.000,-

Rp.  480.000,- Rp.  320.000,-

Dari data-data tersebut anda diminta untuk menyusun biaya standar per unit produk jadi dan fleksible budget untuk BOP pada kapasitas 80 %, 100 %, 120 %.

JAWABAN  :

KASUS  3

PT.  CAHAYA MENTARI

•  Penyusunan Biaya Standar Bahan Baku per Unit Produk  :

Bahan  A Bahan  B

1.  Harga bahan per unit (kg)                Rp.  100,-                    Rp.  400,-

2.  Biaya penanganan bahan                     10 %                              10 %

3.  Kebutuhan bahan                               2,5  kg                           2  kg

4.  Harga standar bahan per kg Rp.  110,-                    Rp.  440,-  *)

5.  Biaya standar bahan             Rp.  275,-  **) Rp. 1.100,-

6.  Biaya standar bahan baku

(Rp. 275,-  +  Rp 1.100,- ) =  Rp. 1.375,-

*)      Rp. 400 + ( 10 % x 400 ) = Rp. 440,-

**)    2,5 kg  x  Rp. 110,-  =  Rp. 275,-

•  Penyusunan Biaya Standar Upah Langsung per Unit Produk  :

Dept.  I Dept.  II

1.  Tenaga Kerja                                                       40                              100

2.  Jam kerja per minggu / orang                                35                               35

3.  Jumlah jam kerja / minggu  (1 x 2)                      1.400                           3.500

4.  Jumlah biaya per minggu                              Rp. 280.000,-              Rp. 875.000,-

5.  Biaya per jam  (4 : 3)                                       Rp. 200,-                     Rp. 250,-

6.  Cadangan premi 20 %                                     Rp.   40,-                     Rp.   50,-

7.  Biaya per jam total (5 + 6)                               Rp. 240,-                     Rp. 300,-

8.  Kebutuhan jam kerja                                            2,5                                2

9.  Biaya standar upah

(2, x Rp. 240) + (2 x 300) = Rp. 1.200,-/unit

•  Penyusunan Biaya Standar Overhead Pabrik per Unit Produk  :

Jenis

80 %

100 %

120 %

Biaya Total (Rp.) Per jam (Rp.) Total (Rp.) Per jam (Rp.) Total (Rp.) Per jam (Rp.)
Biaya variabel :

Upah pengawas

Bahan. pembantu

Lain-lain

256.000

112.000

16.000

80

35

5

320.000

140.000

20.000

80

35

5

384.000

168.000

24.000

80

35

5

384.000 120 480.000 120 576.000 120
Biaya Tetap :

Peny. mesin

Listrik

Pemeliharaan

190.000

50.000

80.000

190.000

50.000

80.000

190.000

50.000

80.000

320.000 320.000 320.000
Jumlah Biaya 704.000 800.000 896.000

Biaya standar overhead pabrik dibuat pada kapasitas normal dimana :

Rp. 480.000                                                     Rp. 320.000

BOP / jam  =  —————–  =  Rp. 120,-      BOP Tetap =  —————–  =  Rp. 80,-

4000                                                                 4.000

Overhead Standar / jam  =  Rp. 120  +  Rp. 80  =  Rp.  200

Biaya overhead pabrik  =  Rp. 200  x  4  =  Rp. 800,-

•  Biaya Standar Produksi per unit :

Bahan Baku                              Rp. 1.375,-

Upah Langsung             Rp. 1.200,-

Overhead Pabrik                      Rp.    800,-

Biaya Produksi Standar        Rp. 3.375,- / unit

akuntansi biaya (Departementalisasi BOP)

Bab VI

Departementalisasi BOP

Adalah pembagian pabrik kedalam bagian-bagian yang disebut departemen dimana BOP dibebankan.

Langkah-langkahnya :

  1. menyusun BOP perdepartemen
  2. alokasi BOP departemen pembantu kedepartemen produksi. Ada 2 metode :
  3. metode alokasi langsung

BOP departemen pembantu dialokasikan ketiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya.

  1. metode alokasi bertahap

digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi tetapi juga digunakan departemen pembantu yang lain.

a. metode alokasi langsung

PT AJP

Anggaran BOP per Departemen tahun 19×1

(dalam ribuan rupiah)

Departemen produksi Departemen pembantu
Jml A B X Y Z
BOP lgs. Dept

BOP tdk lgs Dept

6480

900

1950

225

2350

270

600

171

1355

90

225

144

7380 2175 2620 771 1445 369

Dasar distribusi BOP

Dept.                     luas lantai (m2)                 proporsi luas lantai

A                          2000                               25%

B                          2400                               30%

X                          1520                               19%

Y                          800                                 10%

Z                           1280                               16%

Jml                        8000                               100%

Taksiran jasa dept pembantu yang dipakai dept produksi

Dept pembantu      Dept Produksi A    Dept Produksi B

Z                           75%                      25%

Y                          45%                      55%

X                          60%                      40%

Alokasi BOP dept Pembantu ke Dept Produksi (000)

Ket                                          Dept Produksi                                    Dept Pembantu

A                     B               X               Y                      Z

Jml BOP lgs & tdk lgs Dept 2175 2620         771             1445                369

Alokasi BOP Dept Z              276,75             92,25                                                 (369)

Alokasi BOP Dept Y              650,25             794,75                         (1445)

Alokasi BOP Dept X             462,60             308,40      (771)

Jml allks BOP Dept Pemb     1389,60           1195,40

Jml biaya dept produksi

Stlh aloksi dept pembnatu     3564,60           3815,40       0                   0                    0


Metode alokasi bertahap

Memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu

Contoh :

Departemen produksi

Dept A                            9.000.000

Dept B                            15.000.000

Departemen pembantu

Dept X                            3.000.000

Dept Y                            5.000.000

Dept Pembantu               Dept Produksi

X                 Y                 A                 B

Jasa Dept X                              -                  10%            65%            25%

Jasa Dept Y                              20%            -                  45%            35%

-         Metode aljabar

Dalam metode ini jml biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Dari contoh diatas, misalkan

X       : jml biaya dept X setelah menerima alokasi biaya-biaya dari dept Y

Y       : jml biaya dept Y setelah menerima alokasi biaya dept X

X = 3.000.000 + 0,2 Y

Y = 5.000.000 + 0,1 X

X = 3.000.000 + 0,2 Y

X = 3.000.000 + 0,2 (5.000.0000 + 0,1 X)

X = 3.000.000 + 1.000.000 + 0,02 X

X – 0,02 X = 4.000.000

0,98 X = 4.000.000

X = 4.081.633

Y = 5.000.000 + 0,1 X

Y = 5.000.000 + 408.163

Y = 5.408.163

-         Metode alokasi kontinyu

Dalam metode ini, BOP dept pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus menerus, sehingga jumlah BOP yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti.

Dept X                  Dept Y

BOP lgs & tdk lgs dept                                3.000.000              5.000.000

Alokasi BOP dept X                                    (3.000.000)               300.000

0                                            5.300.000

Alokasi BOP dept Y                                    1.060.000              (5.300.000)

1.060.000                        0

Alokasi BOP dept X                                    (1.060.000)            106.000

0                                            106.000

Alokasi BOP dept Y                                    21.2000                 (106.000)

(21.200)                2.120

Jumlah BOP dept X setelah menerima alokasi biaya dari Dept Y adalah sebesar Rp 4.081.632 (3.000.000 + 1.060.000 + 21.200 + 424 + 8) sedangkan jumlah BOP dept Y setelah menerima alokasi biaya dept X menjadi Rp. 5.408.163 (5.000.000 + 300.000 + 106.000 + 2.120 + 42 + 1).

Alokasi BOP Dept Pembantu ke Dept Pembantu lain & Dept Produksi

Dept Pembantu               Dept Produksi

X                 Y                 A                 B

BOP lgs & tdk lgs dept   3.000.000     5.000.000     9.000.000     15.000.000

Alokasi BOP dept x        (4.081.633)  408.163       2.653.061     1.020.000

Alokasi BOP dept Y        1.081.632     (5.408.163)  2.443.673     1.892.857              jumlah                             0                 0        14.086.734   17.913.265

Tanpa memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu

Jumlah Dept Produksi Dept Pembantu
A B X Y Z
BOP lgd & tdk lgs

Alokasi BOP dept Z

Alokasi BOP dept Y

Alokasi BOP dept X

7.380.000 2.175.000

109.820

503.000

562.000

2.620.000

131.784

603.600

674.400

771.000

83.463

382.280

(1.236.743)

1.445.000

43.928

(1.488.928)

369.000

(369.000)

Setelah alokasi 7.380.000 3.349.820 4.029.784

Tariff alokasi Dept pembantu :

biaya sblm alokasi dept lain + alokasi biaya dept lain

dasar alokasi

dept Z : 369.000/6720 = 54,9

maka alokasi dept Z ke dept Y = 54,9 x 800 = 43.928

dept X = 54,9 x 1520 = 83.463

dept Y : 1.445.000 + 43.928 / 5920 = 251,5

alokasi dept Y ke dept X = 1520 x 251,5 = 382.280

alokasi ke dept B = 2400 x 251,5 = 603.600

manajemen (asas-asas manajemen)

1.1. Arti Manajemen

A. Istilah
manajemen – to manage – control – mengendalikan, menangani, atau mengelola (Indonesia), mengurus (Malaysia).  Manajemen (management) – kata benda, arti:

Pengelolaan, pengendalian, penanganan (managing),

Perlakuan secara terampil (skillfull treatment),
Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.  Dus manajemen sebagai ilmu dan seni.

Management (Inggris) dari akar kata “manus” (tangan), berkaitan dengan managerie=berternak=sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar=manage (Latin)=mansionaticum=pengelolaan rumah besar.

B. Konsef

Mendapatkan sesuatu melalui kerja orang lain (Management is getting things done through other people) – harus punya rasa tanggung jawab,

Pembuatan keputusan (Management is decision making).

Mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness (doing the right thing/yang benar=strategi) secara efficient (doing the things right/dengan benar=taktik).

1.2. Kedudukan Manajemen Dalam Ilmu

5) Komunikasi

4) Pemimpin (Kepemimpinan)

3) Organisasi

1) Administrasi                             2) Manajemen

Cara baca: manajemen inti dari administrasi, organisasi inti dari manajemen, pemimpin/kepemimpinan inti dari organisasi, komunikasi inti dari pemimpin/kepemimpinan  (Prof. Dr. Sondang P. Siagian, dan Dr. Kartini Kartono).

Dalam  Filosofis budaya melayu (Perahu Sampan Kolek=PSK?), Perahu (P), Lancang Kuning (LK), Bulang Linggi (BL), Perahu Naga (PN)
(dikembangkan atas dasar pemikiran teori x dan  y Amerika, teori z Jepang, teori w Korea, temuan Dr. Kelly).

1) Administrasi (keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih atas dasar rasionalitas untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya) perumpamaan lautan nan luas; diperlukan 2) Manajemen (ilmu dan seni untuk memperoleh sesuatu hasil melalui kerja orang) ketika hendak berlayar menggunakan PSK; PSK= 3) Organisasi (sistem kegiatan kerjasama) bentuk dalam arti wadah adalah perahu, dalam arti  proses interaksi yang serasi antara peran pemukul beduk dan peran tekong dalam diri seorang 4) Pemimpin yang disebut Kepemimpinan (kontribusi 20%) dengan pendayung=SDM/pegawai/masyarakat (kontribusi 80%); Pemimpin (di depan sebagai pemukul beduk memberi motivasi, semangat/contoh/keteladanan melalui bunyi indah yang dihasilkan pemukul peduk= 5) komunikasi (verbal dan non verbal); dibelakang sebagai tekong/pengemudi/pelurus jalan menuju dermaga tujuan.
Bila pemukul beduk tidak pandai meningkah, bunyi beduk tidak indah, pendayung akhirnya bertingkah (4 sikap pengikut: 1. Ritualitas, 2. Inovator (kreatif), 3. Rebel/pemberontak, dan 4. apatis), atau (ajaran Taoisme: bila pemimpin kreatif pengikut cerdas/pintar, bila pemimpin banyak keinginan, pengikut bertingkah, bila pemimpin kaku, pengikut tidak betah, bila pemimpin banyak nuntut, timbul permusuhan/perselisihan di kalangan pengikut); perahu tidak terarah, walaupun  berpindah/bergerak, karena tekong lemah, akhirnya haluan (objective) boleh berubah.  Kapal akan sampai ke dermaga tujuan membawa pemukul beduk dan tekong (leader) bersama-sama pendayung (follower).

1.3. Teori Manajemen

A. Scientific Management (teori insentif, 1903)

Tokoh: Taylor, Fayol, Gulick, Urwick; focus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan; perlu dikembangkan metode kerja dan standard kerja; muncul time and motion studi (studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan) prinsif-prinsif kerja; setiap orang dalam organisasi (tinggi atau rendah), harus diberi perlengkapan kerja (yang standard) dan insentif yang tinggi  agar hasil kerja berkualitas.

B. Teori hubungan manusia (human relation, tahun 1930)

Tokoh: Follet, Mayo, Reothlisberger; sanggahan teori finansial – untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis.

C. Behavior science (teori perilaku, 1950)

Tokoh: Chester I Barnard dan Herbert Simon; gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia (psikologi, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi); focus pada prilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal (works behavior in formal organizational); “produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada prilaku orang-orang dalam organisasi” – “prilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya; untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

1.4.  Perkembangan Generasi Manajemen

1.   Generasi I (Jungle Management)

Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri; tidak ada catatan tertulis tentang apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan – dicatat dalam ingatan orang-orang yang menjalankan manajemen; pekerjaan dijalankan secara naluriah – mengalir bersama-sama orang yang saling bekerjasama; prinsif doing thing by ourself.

2.   Generasi II (Management by direction)

Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu; pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor (1856-1915) – bapak manajemen ilmiah; cirinya penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan – sering disertai penggunaan paksaan; anggota organisasi kurang memiliki kebebasan untuk berkreasi; belum memperhitungkan kepuasaan pelanggan maupun kepuasan anggota organisasi; mulai berkembang teori-teori kepemimpinan; dinamakan management by direction; prinsip doing thing through by the other people.

3.  Generasi III (Management by Targetting/Management by Objective)

Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas – kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan organisasi – dalam kenyataan target pekerjaan terlampau berat akhirnya membelenggu anggota organisasi kemudian menimbulkan stress; pelopor Peter F. Drucker; mengutamakan nilai produktivitas.

4.  Generasi IV (Value Creative Management)

Tokoh: Brian L. Joiner, ; Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dimanakan “joiner triangle”; focus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan (customer satisfaction) disertai kepuasan dari para anggota organisasi – kualitas yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang didefenisikan oleh para pelanggan; pencapai kualitas dilakukan melalui berbagai pendekatan ilmiah yang berbasis pada penelitian; pendekatan ilmiah merupakan suatu proses pelajar mengajar mengelola organisasi sebagai suatu sistem; pengembangan proses berpikir serta mengambil keputusan berdasarkan data; berangkat dari rasa percaya pada setiap orang dengan meperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan dan rasa hormat serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang (win-win approach); termasuk manajemen kualitas total (total quality management atau TQM).

5. Generasi V  (Knowledge and Human Networking Management)

Tokoh Charles M. Savage bukunya Fith Generation Management – integrating enterprises through human networking, 1990; mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu (pelanggan maupun anggota organisasi); ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia; unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu; individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi.

No.    Unsur    Generasi I    Generasi II    Generasi III    Generasi IV    Generasi V
01.    Sebutan    Jungle Management    Management by direction    Management by targeting (management by objectives)    Value Creative Management    Knowledge and Human Networking Management
02.    Ciri Utama    Doing things by ourself    Doing thing through by the other people    Mengutamakan target kuantitatif    Mengutamakan target kualitatif, kepuasan pelanggan dan pekerja    Mengutamakan keunggulan perorangan dalam bekerjasama jaringan.
03.    Sumber kekuatan    Diri sendiri    pemimpin    Pemimpin dan tim kerja    Nilai-nilai yang disepakati bersama    Jaringan antara profesional
04.    Tipe organisasi    Tidak ada organisasi    Feodal hierarkis    Struktural dan fungsional    Struktural dan fungsional    Jaringan
05.    Tokoh pelopor (antara lain)    Semua orang yang bekerja bersama    Frederick W. Taylor, G. R. Terry    Peter F. Drucker    Brian L. Joiner    Charles M. Savage
06.    Tahun Perkembangan    -    1800-1980    1970-1990    1990-sekarang    1990-sekarang

1.5. Fungsi Manajemen

A. Fungsi-fungsi organik

Mutlak dijalankan oleh manajemen, bila tidak/tidak mampu, lambat/cepat organisasi mati.

B. Fungsi-fungsi Pelengkap

Tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan, karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik, akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis dan efektif (contoh: fungsi komunikasi, tata ruang kantor dll).

FUNGSI-FUNGSI ORGANIK

Henri Fayol

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Commanding (pemberian komando)
Controlling (pengawasan)

Luther M. Gullick

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Staffing (pengadaan pegawai)
Directing (pemberian bimbingan)
Coordinating (pengkoordinasian)
Reporting (pelaporan)
Budgeting (penganggaran)

John D. Millet

Directing (pemberian bimbingan)
Facillitating (mempasilitasi)

Harold Koonts & Cyrill O’donnel

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Staffing (pengadaan pegawai)
Directing (pemberian bimbingan)
Controlling (pengawasan)

George R. Terry

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Actuating (penggerakan)
Controlling (pengawasan)

John F. Mee

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Motivating (pemberian motivasi)
Controlling (pengawasan)

Sondang P. Siagian

Perencanaan (planning)
Pengorganisasian (organizing)
Pemberian motivasi (motivating)
Pengawasan (controlling)
Penilaian (evaluating)

Louis A. Allen

Leading (kepemimpinan)
Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Controlling (pengawasan)

Prajudi Atmosudirdjo

Planning (perencanaan)
Organizing (pengorganisasian)
Directing/Actuating (penggerakan)
Controlling (pengawasan)

John Robert Beishline

Perencanaan
Organisasi
Komando
Kontrol

William H. Newman

Planning
Organizing
Assembling
Resources
Directing
Controlling

William Spriegel

Planning
Organizing
Controlling

Lyndak F. Urwick

Forecasting
Planning
Organizing
Commanding
Coordinating
Controlling

Winardi

Planning
Organizing
Coordinating
Actuating
Leading
Communication
Controlling
The Liang Gie

Planning
Decision making
Directing
Coordinating
Controlling
Improving

Seluruh ahli sependapat

Perencanaan
Pengorganisasian
Pengawasan

1.6.  Prinsif-Prinsif Manajemen

Devision of work (pembagian pekerjaan)
Spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai.

Authority and responsibility (kewenangan dan tanggung jawab)
Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab

Dicipline (disiplin)
Suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan sedang hati tanpa paksaan

Unity of command (kesatuann perintah)
Perintah, laporan dan pertanggungjawaban      kepada seorang pimpinan.

Unity of direction (kesatuan arah)
Seorang kepala dan satu rencana

Subordination of individual interst to general interst (kepentingan umum di atas kepentingan individu)
Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan.

Remuneration of personnel (gaji/upah/penghasilan)
Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal.

Centralization (sentralisasi)
Disentralisasikan atau didesentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi – yang memberikan hasil yang lebih baik.

Scalar chain (jenjang hirarki)
Tingkatan wewenang dan tanggung jawab (tertinggi – terendah) tidak boleh menyimpang (dapat dipersingkat)

10.   Order (ketertiban)
Material dan sosial (tempat tepat bagi sesuatu  dan seseorang)

Equity (keadilan)
Sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan dan ketaatan bawahan.

Stability of turn over of personnel (stabilitas jabatan pegawai)
Kepastian, kestabilan dalam bekerja

Initiative (prakarsa)
Kesempatan berprakarsa – indikasi adanya kepuasan

Spirit de corps  (Kesetiakawanan)
Team work dan komunikasi yang baik.

1.7.   Unsur-Unsur Manajemen

Man (manusia)
Sangat menentukan; manusia membuat tujuan; melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; tanpa manusia tidak akan ada proses kerja; titik pusat (central point) manajemen.

Money (uang)
Uang (penting) sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).

Mechines (alat-alat)
Peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia.

Methods (metode, cara-cara kerja)
Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya, dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.

Materials (bahan-bahan, perlengkapan)
Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.

Market (pasar)
Fungsi pasar (penting) untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha, pasar penting dikuasai, demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri.

1.8.   Kelompok Manajemen

Tingkatan (hierarchie)
a.    Top management,
b.    Middle management
c.    Lower management

Ruang lingkup
d.    General/macro management
e.    Spesial/micro management

Filosofi
f.    Patrimonial management (hubungan keluarga)
g.    Political management (hubungan politik)
h.    Professional management (keahlian)

Macam Materi
Personnal management
Production management
Industrial management
Financial management
Office management
Transportation management
Marketing management
Accounting management
Education management
Sales management

Sistem/penerapan
1.    Scientific management,
2.    Tradisional/konfensional/untung-untungan,
3.    Manajemen bapak,
4.    Manajemen sistematis,
5.    Manajemen demokratis,
6.    Manajemen terbuka,
7.    Manajemen tertutup,
8.    Manajemen dictator/otokrasi,
9.    Manajemen liberal

PERENCANAAN (PLANNING)

2.1.  Arti Perencanaan

Bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan, antara lain:

W. H. Newman
Planning is desiding in advance what is to be done (perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan)

Louis A. Allen
Planning is the determination of a course of action to achieve a desired result (perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

H. Koontz dan O’Donnel
Planning is the function of a manager which involves the selection from among alternatives of objective, policies, procedures, and programs (perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program).

Sondan P. Siagian
Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  Dikenal:

Administrative planning (seluruh unit)
Managerial planning (departemental dan operasional)

George R. Terry
Planning is the selecting and relating of fack and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results (perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki).

Kesimpulan:
Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian.

2.2.   Unsur-Unsur Perencanaan

1.    Rasional (dibuat dengan pemikiran yang rasional; tidak secara khayalan/angan-angan; harus dapat dilaksanakan);

2.    Estimasi (dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati/estimate; untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan);

3.    Preparasi (dibuat sebagai persiapan/pre-parasi;  pedoman/patokan tindakan yang akan dilakukan/bukan untuk yang telah lalu);

4.    Operasional (dibuat untuk dilaksanakan; untuk keperluan  tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya;  bukan yang telah lalu).

2.3.   Sifat Perencanaan

Faktual (dibuat berdasarkan fakta/data; memperkirakan kejadian  yang akan datang dalam tindakan pelaksanaan kelak);

Rasional (masuk akal, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan angan-angan),

Fleksibel (dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi; dapat diubah /disempurnakan sesuai keadaan/tidak merubah tujuan),

Kontiniu/berkesinambungan (dipersiapkan untuk tindakan yang terus menerus dan berkelanjutan; tidak untuk sekali tetapi untuk selamanya),

Dialektis (memperkirakan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang).

2.4.   Fungsi Perencanaan

Interpretasi (dapat menjelasan, menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum (general policy)dari bentuk kerjasama (manajemen);

Forcasting (dapat memperhitungkan keadaan dan situasi dimasa yang akan datang);

Koordinasi (sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen);

Ekonomis (mengandung prinsif ekonomis/hemat, agar kegiatan manajemen efisien);

Pedoman (jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud);

Kepastian (menetapkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti – tidak coba-caba);

Preventive control (alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen).

2.5.   Prinsif/Asas Perencanaan

Contributeir (membantu tercapainya tujuan manajemen);

Primary activity (kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen);

Pervasivitas (mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level);

Alternative (adanya alternatif/pilihan – bahan, waktu, tenaga, biaya, dsb);

Efficiency (nilai efisiensi – penghematan dan kerapian);

Limiting factor (factor yang urgen, terang, jelas, tegas dan tidak bertele-tele);
Pleksibilitas (mudah disempurnakan, diperbaiki – disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah);

Strategis (punya siasat/strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan);

2.6.   Macam Perencanaan

1.  Penggunaan
i.    single use plans (sekali pakai)
j.    repeats plan/standing plan (berulang/tetap).
2.  Proses
policy planning
program planning
operasional planning
3.  Jangka Waktu
long range planning (5 – 25 th),
intermediate planning (1 – 5 th),
short range planning (≼ 1 th)
Wilayah/tempat Pelaksanaan
Rural planning
city planning
regional planning
national planning
Materi/objek
personnel planning,
financial planning,
industrial planning,
educational planning,
sosio economic planning,
Segi umum dan khusus
general plans (rencana umum)
special plans (rencana khusus)
over all planning (perencanaan pola kerja umum)
network planning (perencanaan jaringan kerja)

2.7.  Sumber Perencanaan

Kebijakan pucuk pimpinan;
Hasil pengawasan;
Kebutuhan masa depan;
Penemuan-penemuan baru;
Prakarsa dari dalam;
Prakarsa dari luar.

2.8.  Pembuat Perencanaan

Perorangan (tenaga staf);
Unit staff (bagian perencanaan);
Panitia (badan perencanaan);
Kontraktkor (konsultan).

2.9.  Tindakan/langkah-langkah Pokok Perencanaan

Menentukan masalah, tugas, tujuan dan kebutuhan secara jelas;

Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan;

Mengorbservasi, meneliti, menganalisis dan mengklasifikasi informasi  yang sudah terkumpul;

Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana (memilih rencana yang diajukan/memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan;

Menetapkan planning alternatif;

Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan;

Membuat sintesis (metode/alternatif penyelesaian);
Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci;

Mengadakan evaluasi (penilaian).

2.10.   Perencanaan Yang Baik

A.    Mengetahui sifat/ciri/prinsip rencana yang baik, sbb:

Mempermudah tercapainya tujuan,
Dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi,
Dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan,
Disertai perincian yang teliti,
Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan,
Bersifat sederhana,
Luwes,
Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan resiko,
Bersifat praktis/pragmatis,
Merupakan forcasting.

B.    Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, sbb:

What (apa) = tujuan (tindakan apa yang perlu dilakukan)
When (kapan) = waktu (kapan hal tersebut  perlu dilakukan)
How (bagaimana) = cara mengerjakannya (bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut)
Who (siapa) = tenaga kerja (siapa yang melakukan pekerjaan tersebut)
Where (dimana) = tempat (dimana pekerjaan itu harus dilakukan)
Why (mengapa) = keperluannya (mengapa pekerjaan itu harus dilakukan).

C.    Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah (scientific techniques of problem solving), melalui langkah:

Mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi (know the nature of the problem).
Mengumpulkan data (collect data),
Menganalisa data-data (analisis of the data),
Menentukan beberapa alternatif (determination of  several alternatives),
Memilih cara yang terbaik (selection of the seeminingly best way from among alternatives),
Pelaksanaan (execution)
Penilaian hasil (evaluation of results)

PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)

1.1.    Arti Organisasi

Etimologi

To organize – to organ – organon (Anglo sexon Greak/Yunani); organum (latin) = alat, bagian, anggota/badan; to organize = menyusun bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan.

Organizing dari kata organism artinya menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga mampunyuai hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (organisasi = hasil dari pengorganisasian; pengorganisasian = penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab; mengorganisasi = menghimpun beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

James D. Mooney
Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Chester I. Barnard
Organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Suatu sistem kegiatan kerjasama yang dikoordinasikan dengan sadar.

George. R. Terry
Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai.

William H. Newman
Mengorganisasi adalah menggolong-golongkan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk melaksanakan rencana-rencana dalam kesatuan-kesatuan administrasi dan menentukan hubungan-hubungan antara pemimpin-pemimpin dan pegawai-pegawai dalam kesatuan-kesatuan kerja.

Staf dosen balai pembinaan administrasi UGM
Organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama dari pada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Prof. Dr. Sondang Siagian
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara:  seorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

1.2.    Hakekat Organisasi

Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1.    Organisasi sebagai wadah (relatif statis),
Tempat dimana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan.

2.    Organisasi sebagai proses (dinamis).
Interaction antara orang-orang di dalam organisasi (formal dan informal).

Unsur Organisasi

Kelompok orang,
Kerjasama,
Tujuan bersama

Fungsi Organisasi

Mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya,
Mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja,
Mencegah kesimpangsiruran kerja,
Menentukan pedoman-pedoman kerja.

3.3.  Prinsif Organisasi

Ada dua belas prinsif organisasi, sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan (the objective) dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas (agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya dan waktu).  Peran tujuan:

a.    pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa,
b.    Landasan bagi organisasi yang bersangkutan,
c.    menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan,
d.    menentukan program, prosedur, KISS ME (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, dan Mekanisasi).
2.  Kesatuan arah (unity of    direction),

3.  Kesatuan perintah (Unity of  commend)

4.  Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang (delegation of authority).  Ada tiga jenis:

a.    pelimpahan wewenang ke bawah (dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah),
b.    pelimpahan wewenang horizontal (penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat),
c.    pelimpahan wewenang ke atas (penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasannya).

Pembagian tugas (distribution of work), pembagian kerja (homogenetise assignment), departementasi (devisionisasi).  Dasar pembagian kerja:

a.    wilayah/territorial (propinsi, kabupaten, kecamatan, kodam, kodim dsb),
b.    jenis produksi (mobil sedan, truk, jip, dsb),
c.    langganan yang dilayani (penyakit dalam, kulit, paru-paru, mata, THT, perusahaan pemerintah, swasta, perorangan, dsb).
d.    fungsi/rangkaian kerja (bagian pembelian, personalia, tata usaha, pemasaran, perundangan, tenun pemintalan, perajutan, pencelupan, dll),
e.    Waktu (kelompok pagi, siang, dan malam),
f.    Jasa yang diberikan (asuransi jiwa, kebakaran, dll),
g.    Alat perlengkapan yang digunakan (STM mesin, listrik, sipil, perkapalan).

Pedoman pembagian kerja, sbb:

jumlah unit organisasi (semaksimal mungkin sesuai kebutuhan),
organisasi mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain,
pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan yang sangat berbeda,
secara garis besar dalam suatu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.  Ada 6 (enam) macam sifat organisasi:

a.       unit penetapan kebijakan (melakukan aktivitas penetapan kebijaksanaan umum bagi seluruh organisasi),
b.    unit pimpinan (melakukan aktivitas penerapan kebijakan umum bagi berbagai kegiatan organisasi),
c.       unit operasi (melakukan aktivitas pokok organisasi),
d.    unit penunjang/service unit (melakukan aktivitas yang membantu memperlancar unit operasi dalam melakukan kegiatannya),
e.       unit pengawas (melakukan aktivitas pemeriksaan dan pengawasan kegiatan unit-nit operasi),
f.    unit konsultasi (melakukan aktivitas memberikan bantuan keahlian kepada pimpinan).

6.   Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin,

7.   Pola dasar organisasi harus relatif permanan,
Adanya jaminan jabatan (security of tenure),
Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan,
Penampatan orang yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place on the right time),
Batas kemampuan pengawasan (spand of control), atau jenjang bertangga (hierarchie).  Tergantung beberapa faktor:

a.    Subjektif (kecakapan dan keahlian, pengalaman, kesehatan, umur, bakat, kepemimpinan seseorang, kepribadian, kedudukan sosial, dan lain-lain),
b.    Objektif (factor di luar diri seseorang, faktor lingkungan: jenis pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antara pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan).

12.    Koordinasi

Arti Koordinasi

Coordinate = menyusun, mengatur, selaras, sejalan, serasi (coordinatie = menyelaraskan, mensejalankan, menyerasikan).

Defenisi (batasan) Koordinasi

Koordinasi adalah sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberi petunjuk waktu (timing), dan arah pelaksanaan suatu kegiatan kerja, agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Koordinasi

Koordinasi bersangkut paut dengan usaha mempersatukan tindakan-tindakan orang-orang secara harmonis.

Unsur-unsur Koordinasi

a.    kualitas dan kuantitas,
b.    waktu,
c.    penentuan (determinasi) arah

dalam tindakan-tindakan kerja

Pentingnya Koordinasi

Dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi (homogenous assigment), maka ada kemungkinan pejabat, pekerja, orang ataupun unit kerja tertentu hanya mementingkan diri atau unit kerjanya saja kurang memperhatikan keberhasilan keseluruhan.

Macam Koordinasi

Vertikal (antara bawahan, unit kerja dengan pihak atasan secara hierarchies atau sebaliknya),
Horizontal (koordinasi fungsional, fungsi dalam sesuatu organisasi kegiatan kerja).

Ciri-Ciri Koordinasi

Dinamis (selalu terdapat perubahan),
Memperkuat tindakan-tindakan tertentu,
Menciptakan kekuatan-kekuatan baru,
Menghilangkan issue (desas-desus),
Memperkecil perbedaan pandangan,
Mencapai kompromi-kompromi.

Ruang Lingkup Koordinasi

Di dalam perseorangan,
Antara perseorangan dengan kelompok,
Antara kelompok di dalam suatu organisasi,
Koordinasi antara organisasi dengan kejadian dunia luar.

Hambatan Koordinasi

Adanya kekuatan yang cenderung memisahkan tindakan mempersatukan,
Orang berusaha agar pekerjaannya terlaksana dengan baik dalam kesatuannya sendiri-sendiri,
Adanya vested interest di dalam kesatuan atau perseorangan.

Usaha Koordinasi

Anggota dapat menerima tujuan yang telah ditetapkan,
Adanya komunikasi antara pemimpin dan anggota/bawahan,
Adanya kesempatan anggota/bawahan untuk mengemukakan ide, saran, usul dan pendapat,
Adanya hak suara kepada anggota sebelum proses berlangsung.

Prinsif Koordinasi

Efisiensi,
Kesatuan arah dan tujuan,
Strategi kerja,
Kesatuan segenap tindakan manajemen dan pelaksana.

Perlunya Koordinasi

Mencegah kesimpangsiuran dalam kegiatan kerja,
Menyadarkan bahwa masing-masing adalah bagian dari keseluruhan,
Mencegah timbulnya tumpukan tugas pada seseorang,
Menghindari kekosongan jabatan,
Menghindari pertentangan-pertentangan.

Alat Koordinasi

Pertemuan resmi/formal (rapat dinas, edaran berantai, membentuk panitia koordinasi, mengangkat pejabat penghubung, melalui alat penghubung: seperti telepon, radio, telegram dll),
Pertemuan tidak resmi/informal (memenuhi undangan, kunjungan rumah, mengucapkan selamat, melawat, dsb).

Koordinasi dan Koperasi

Kooperasi (cooperation) adalah tindakan kerjasama seorang dengan orang lain, sedangkan koordinasi (coordination) adalah kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Memelihara Koordinasi

Mengadakan pertemuan resmi (unsur atau unit yang harus dikoordinasikan),
Mengangkat seseorang, tim, panitia (sebagai koordinator).
Membuat buku pedoman (berisikan penjelasan tugas masing-masing unit),
Pimpinan/atasan mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan bawahannya (pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan).

3.4.  Bentuk Organisasi

A.   Lini/garis (line organization)
Suatu bentuk organisasi dimana kepala eksekutif (chief executive) dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan/kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan.

Sifat/ciri-ciri

Organisasi kecil,
Jumlah pegawai sedikit,
Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi,
Hubungan kerja bersifat langsung (face to face relationship),
Spesialisasi yang dibutuhkan rendah,
Anggota organisasi saling kenal mengenal,
Tujuan sederhana,
Alat-alat sederhana,
Struktur organisasi sederhana,
Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam,
Pimpinan organisasi seorang tunggal,
Garis komando ke bawah kuat,

Kebaikan/kelebihan

Proses pengambilan keputusan cepat,
Rasa solidaritas anggota organisasi,
Dapat menjamin disiplin yang kuat/tinggi,
Asas kesatuan komando (unity of commad), tampak menonjol,
Koordinasi relatif mudah dilaksanakan,
Pengawasan secara ketat terhadap kegiatan para pegawai/bawahan dapat dilaksanakan dengan mudah.
Keburukan/kelemahan

Tujuan organisasi didasarkan atas tujuan pribadi,
Kecenderungan pimpinan organisasi bertindak dictator,
Organisasi tergantung pada seseorang,
Kesempatan pengembangan spesialisasi terbatas,
Perluasan organisasi berarti penambahan beban dan tanggung jawab kepala dengan mudah melampau spand of control,
Anggota organisasi terutama bawahan tidak punya kesempatan berkembang.

B.   Organisasi staf (staff organisazition)
Adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan (tidak mempunyai garis komando ke bawah/ke daerah-daerah)

C.  Organisasi lini/garis dan staf (line and staff organization)

Suatu bentuk organisasi dimana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Staf mempunyai wewenang fungsional, memberikan bantuan/advis/petunjuk, baik berupa pemikiran, tenaga kerja, keuangan, material maupun fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana yang sanggup serta mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi (kepala/pimpinan mempunyai wewenang komando).
Organisasi fungsional (fuctional organization)

Suatu bentuk organisasi dimana bawahan mendapat perintah dari beberapa pejabat yang masing-masing menguasai suatu bidang keahlian tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas bidangnya.

Pada bentuk ini pimpinan mempercayakan sepenuhnya kepada para ahli dalam bidang masing-masing.

Sifat/ciri-ciri

Tidak terlalu menekankan pada hirarki structural,
Lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan.

Kebaikan/kelebihan

1.    Spesialisasi dipergunakan maksimal,
2.    Solidaritas orang yang menjalankan fungsi yang sama tinggi,
3.    Moral serta disiplin orang yang menjalankan fungsi yang sama tinggi (tanggung jawab atas fungsinya terjamin),
4.    Koordinasi antara orang-orang dalam satu fungsi mudah dijalankan,
5.    Bidang pekerjaan khusus diduduki oleh seorang ahli yang memungkinkan bekerja atas dasar keahlian dan kecintaan akan tugasnya.

Keburukan/kelemahan

Orang terlalu menspesialisasikan diri, sukar mengadakan tour of duty dan tour of area (dapat menimbulkan dispersonalisasi),
Orang yang bergerak dalam satu fungsi tertentu terlalu mementingkan fungsinya, koordinasi menyeluruh sulit dijalankan (koordinasi sulit dilaksanakan),
Keahlian memimpin kurang dapat dijamin,
Asas kesatuan komando (unity of command) sulit dilaksanakan,

D.  Organisasi tipe panitia (committee type of organization)

Adalah suatu bentuk organisasi dimana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang, segala keputusan diambil dalam suatu kourum dan menjadi tanggung jawab bersama.
sifat/ciri-ciri

1.    Pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia,
2.    Tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang,
3.    Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab yang sama,
4.    Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force.

Kebaikan/kelebihan

1.    Keputusan tepat (kolektif),
2.    Tindakan diktatoris sangat kecil,
3.    Usaha kooperatif mudah dibina,
4.    Adanya pertimbangan kelompok dengan jalan perundingan/musyawarah,
5.    Adanya informasi,
6.    Adanya konsolidasi wewenang.

Keburukan/kelemahan

Proses pengambilan keputusan berjalan lambat,
Tidak ada yang dapat diminta pertanggung jawaban lebih,
Perintah datang dari beberapa orang,
Daya kreasi tidak menonjol, pelaksanaan kolektifitas,
Banyak makan waktu dan biaya,
Adanya tendensi ingkar mengingkari tanggung jawab,
Menimbulkan tirani minoritas.

Bentuk Lain Organisasi
(menurut The Liang Gie)

Jumlah orang yang memegang pimpinan,

Bentuk tunggal (dipimpin oleh satu orang);
Bentuk komisi (dipimpin oleh lebih dari satu orang);

Lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi,
Bentuk lurus,
Bentuk fungsional,
Bentuk lurus dan fungsional.

Bagan Organisasi
(Hendry G. Headges)
Piramide,
Horizontal,
Vertical,
Lingkaran,
Lukisan.

Masing-masing bagan (kecuali bentuk lukisan) dapat dibedakan menurut isi, sebagai berikut.

1.    Struktural,
2.    Fungsional,
3.    Jabatan,
4.    Nama

PENGGERAKAN (ACTUATING)

Arti Penggerakan

George R. Terry
Menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo
Pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan.

Prof. Dr. H. Arifin Abdurrachman, MPA
Kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.

Prof. Dr. Sondang S. Siagian, MPA
Penggerakan (motivating) adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Istilah Penggerakan
Terdapat beberapa terminology penggerakan dalam bahasa asing, antara lain:

actuating, yaitu penggerakan orang lain secara umum (dari belakang),

directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan, (pimpinan terkesan jauh dari pelaksana dan berada di samping),

commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando, dan kadang-kadang paksaan (pemimpin terkesan berada di atas),

motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasehat, dan koreksi (pemimpin terkesan berada di tengah-tengah),

staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu,

leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik.

Teori Penggerakan

Teori Kebutuhan
Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri.

Teori tingkat kebutuhan (hierarchi of needs)
oleh Abraham Maslow, ada 5 (lima) tingkatan, yaitu:

Kebutuhan fisiologis (85%) ,
Kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual.

Kebutuhan rasa aman (70%)
Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.

3. Kebutuhan untuk merasa memiliki (50%)
kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.

4. Kebutuhan akan harga diri (40%)
kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang lain.

5.    Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri (10%)
Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteri terhadap sesuatu.

Teori kebutuhan manusia
oleh David Mc Clelland, ada (tiga), yaitu:

Need for achievement (kebutuhan untuk berprestasi).
Yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah.

Need for affiliation (kebutuhan untuk berafiliasi),
Yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama  orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Need for power (kebutuhan untuk berkuasa)
Yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas, untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain.

Teori ERG (Existence, Relatedness, Growth)
oleh Alderfer.

Existence needs
Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja, fringe bernefits.

2. Relatedness needs
kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja.

3. Growth needs
Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi.  Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai.

Teori Insting oleh Charles Darwin

Teori ini muncul berdasarkan teori evolusi Charles Darwin, selanjutnya dikembangkan oleh William James, Gigmund Freud, dan Mc Dougall menjadi insting sebagai konsef yang penting dalam psikologi.

Sigmund Freud menempatkan motivasi pada insting agresif dan seksual.  Sedangkan Mc Dougall menyusun daftar insting yang berhubungan dengan semua tingkah laku, seperti rasa jijik, rasa ingin tahu, kesukaan berkelahi, rasa rendah diri, menyatakan diri, kelahiran, reproduksi, lapar, berkelompok, ketamakan, dan membangun.

Teori ini menyimpulkan bahwa motivasi seseorang sangat ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya (drive) dan faktor kebiasaan (habit) dan pengalaman belajar sebelumnya.

Teori Drive oleh Clark L. Hull
Teori ini menyimpulkan bahwa motivasi seseorang sangat ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya (drive) dan factor kebiasaan (habit) dan pengalaman belajar sebelumnya.

Teori lapangan oleh Kurt Lewin
teori ini merupakan pendekatan kognitif untuk mempelajari perilaku dan motivasi.  Teori lapangan lebih memfokuskan pada fikiran nyata seseorang ketimbang pada insting atau habit.  Perilaku merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu dan yang merupakan fungsi dari seseorang dengan lingkungannya.

Teori (x) dan (y)
oleh Douglas Mc Gregor

ada dua pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu:

a.    Teori (x), berasumsi:

Umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghidar jika mungkin,
pada umumnya manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan-tujuan organisasi,
pada umumnya manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk diarahkan,
motivasi untuk seseorang menurut teori (x) hanya berlaku lower needs (kebutuhan tingkat dasar/rendah).

b.    Teori (y), dengan asumsi:

bahwa bekerja adalah kodrat manusia,
bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada keterikatan terhadap organisasi,
manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi jika diberikan motivasi yang baik,
motivasi pada teori (y) tidak hanya pada lower need, tetapi juga pada higher needs.

Teknik Penggerakan

jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi,
usahakan agar setiap orang menyadari, memahami serta menerima baik tujuan tersebut,
jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi.
jelaskan kebijaksanaan-kebij\aksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan,
usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi,
jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang,
tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan,
perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian,
berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mempu bekerja,
yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin,

Fungsi Penggerakan

Komunikasi,
Berbicara dengan bawahan, memberi penjelasan dan penerangan, memberikan isyarat, meminta keterangan, memberikan nota, mengadakan pertemuan, rapat briefing, pelajaran, wejangan dan sebagainya.

Human Relation
Memperhatikan nasib bawahan sebagai manusia dan selalu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi pegawai, mengembangkan kegembiraan dan semangat kerja yang sebaik-baiknya dan kepentingan umum organisasi.
Leadership
Menunjukkan dan membuat bawahan merasa bahwa mereka dilindungi dan dibimbing, bahwa mereka mempunyai seorang sumber pimpinan dan penerangan dalam menghadapi kesulitan dan masalah pekerjaan maupun pribadi keluarga (inti penggerakan).

Pengembangan eksekutif
Berusaha agar setiap bawahan dapat mengambil keputusan sendiri yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan/tugas masing-masing, agar setiap bawahan terbuka dan atas prakarsa sendiri selalu berusaha untuk menekan biaya, memperkuat disiplin, meningkatkan mutu kerja dan sebagainya.

Mengembangkan rasa tanggung jawab
Mengembangkan sikap pada bawahan untuk tidak menerima apabila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pemberian komando
Memberi perintah, instruksi, direktif, meminta laporan dan pertanggungjawaban, memberi teguran dan pujian.

Mengadakan pengamatan
Atas pekerjaan dan aktivitas bawahan langsung,

Pemeliharaan moral dan disiplin
Mendidik serta memberi contoh kepada bawahan tentang apa yang baik dan patut dilaksanakan, menjaga ketertiban, kesopanan dan kerukunan.

PENGAWASAN (CONTROLLING)

Arti Pengawasan

George R. Terry
Proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standard, apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standard.

Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo
keseluruhan aktivitas dan tindakan untuk menjamin atau membuat agar semua pelaksanaan dan penyelenggaraan  berlangsung serta berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan, diputuskan dan diperintahkan.

Prof. Dr. Arifin Abdurrachman
proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Drs. M. Manulang
Suatu proses untuk menentapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian
Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sasaran Pengawasan
1.    bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana,
2.    bahwa struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana,
3.    bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan  bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu dan sistematis,
4.    bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin,
5.    bahwa system dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana,
6.    bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan resional, dan tidak atas dasar personal likes and dislikeks,
7.    bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan  dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun dan terutama keuangan.

Sifat Pengawasan

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan harus mengetahui cirri-ciri suatu proses pengawasan dan berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu:

Fact finding (menemukan fakta),
Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi (factor biaya, tenaga kerja, system dan prosedur kerja, struktur organisasi dan factor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan lain-lain).

2.  Preventif (mencegah)
Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan  dari rencana yang telah ditentukan.

3.  Masa sekarang
pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.

4. Sebagai Alat

pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

5. Mempermudah tercapainya tujuan

pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.

6. Efisien

Jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.

7. Menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah.

Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah, jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.

8. Bersifat membimbing

Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan.

Teknik Pengawasan
Pada prinsifnya terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan langsung (direct control)

Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk: inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report.

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control)

Pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk: tertulis dan lisan.

Menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, ada beberapa teknik pengawasan yang penting, antara lain:

1. control by exeption
pengawasan hanya difokuskan pada penyimpangan yang menonjol.

2. control through costs
pengawasan dilakukan hanya dengan mengawasi pengeluaran biaya.

3. control thought time
pengawasan dilakukan hanya dengan menjaga waktu

4. control through main material
pengawasan dilakukan dengan mengendalikan segala sesuatu mengenai bahan pokok.

5. control through key personel
pengawasan dilakukan dengan mengawasi orang-orang yang memegang jabatan.

6. control through output
pengawasan melalui hasil (tidak mau tau cara untuk memperoleh hasil)

7. control through process or prosedures
pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian prosedur dan proses

8. control through audits
pengawasan yang dilakujkan melalui pemeriksaan, verifikasi, audit secara sistematis dan teratur.

9. control through automatic devices
pengawasan dengan mempergunakan alat elektronik, alarm, sinyal dan sebagainya.

Metode Pengawasan

1.  Metode observasi langsung
Metode pengamatan langsung oleh atasan/pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai/petugas.

2.  Metode statistik
Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis (statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami).

3.  Metode laporan
Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima.

Laporan lisan

Laporan melalui orang yang ditugaskan untuk mengawasi atau laporan dari pelaksana yang melakukan pekerjaan.

2. Laporan tertulis
Laporan yang disampaikan kepada yang berwenang dan bertanggung jawab, baik oleh pengawas maupun oleh pelaksana secara tertulis.

Fungsi Pengawasan

Ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, antara lain:

mencegah penyimpangan,
memperbaiki kesalahan/kelemahan,
menindak penyalahgunaan/penyelewengan,
mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen,
mempertebal rasa tanggung jawab,
mendidik pegawai/pelaksana.

Proses Pengawasan

Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, antara lain:

Menetapkan dasar (standard) pengawasan (menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju atau dicita-citakan);
Meneliti, memeriksa dan menilai hasil yang dapat dicapai (meneliti apa yang sedang dilakukan, dikerjakan);
Membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar (standard) yang telah ditetapkan (membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan sebelumnya);
Memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi (menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan).

Macam Pengawasan

Ada beberapa pengawasan, dapat dilihat dari antara lain:

A. Bidang kerja (objek)
penjualan,
keuangan dan pembiayaan,
material dan perbekalan,
personalia,
kualitas dan mutu,
produksi,
anggaran belanja dan pendapatan,

B. Subjek (petugas pengawasan)
internal,
eksternal,
formal,
informal,
manajerial,
staf,

C. Waktu
preventif (sebelum terjadi kesalahan),
inproses (sedang terjadi kesalahan),
represif (setelah terjadi kesalahan),

D. Lain-lain pengawasan
umum,
khusus,
langsung,
tidak langsung,
mendadak,
teratur,
terus menerus.

Sistem Pengawasan
Menurut Prof. Dr. H. Arifin Abdurrachman, ada beberapa system pengawasan yang terpenting, yaitu:

1. Komparatif
Membandingkan hasil yang diperoleh dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, biasanya oleh top manager.

2. Inspektif
Pemeriksaan setempat guna mengetahui keadaan yang sebenarnya.

3. Verifikatif
Pengawasan secara pemeriksaan oleh staf, panitia, komisi yang dibentuk, menyangkut bidang keuangan dan material.

4. Investigatif
Pengawasan yang dilakukan secara penyelidikan untuk mengetahui apa yang tersirat, sukar diketahui melalui pengawasan biasa, untuk membongkar penyelewenangan.

manajemen (perencanaan dan pengambilan keputusan)

KONSEP DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN

Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan inf untuk manajemen setiap tingkatan. Tiap2 kegiatan dan keputusan manajemen yg berbeda membutuhkan informasi yang berbeda. Oleh kana itu untk dpt menyediakan informasi yg relevan dan berguna bagi manajemen, maka pengembang system informasi hrs memahami terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan tipe keputusannya.

  1. TIPE KEGIATAN MANAJEMEN

Kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatannya didalam organisasi dibagi menjadi 3 bagian :

    1. Perencanaan strategic : merupakan kegiatan manajemen tingkat atas, sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi.

= Proses evaluasi lingkungan luar organisasi : Lingkungan luar dapat mempengaruhi jalannya organisasi, oleh karena itu manajemen tingkat atas hrs pandai mengevaluasinya, hrs dpt bereaksi thd kesempatan2 yg diberikan oleh lingkungan luar, misal produk baru, pasar baru. Selain itu manajemen tingkat atas hrs tanggap terhadap tekanan2 dari lingkungan luar yg merugikan organisasi dan sedapat mungkin mengubah tekanan menjadi kesempatan.

= Penetapan tujuan adalah apa yg igin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yg dimiliki oleh manajemen. Misalnya tujuan perusahaan adalah dlm waktu 5 thn menjadi penjual terbesar didalam industri dgn menguasai 60% pasar.

= Penentuan strategi : Manajemen tkt atas menentukan tindakan2 yg hrs dilakukan oleh organisasi dengan maksud untk mencapai tujuan2nya. Dengan strategi semua kemampuan  yg berupa sumberdaya2 dikerahkan supaya tujuan organisasi dapat diraih.

    1. Pengendalian manajemen : system untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yg sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini merupakan tingkatan taktik(tactical Level), yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Taktik yg dijalankan biasanya bersifat jangka pendek ± 1 thn.

Proses pengendalian manajemen terdiri dari : pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis.

    1. Pengendalian operasi : Sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen.Pengendalian operasi dilakukan dibawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas2 tingkat bawah.

  1. TIPE KEPUTUSAN MANAJEMEN

Pengambilan keputusan ( Decision making) : adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternative untuk mencapai sasaran.

Keputusan dibagi dalam 3 tipe :

    1. Keputusan terprogram/keputusan terstruktur : keputusan yg berulang2 dan rutin, sehingga dapt diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pd manjemen tkt bawah. Co:/ keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang,dll.

    1. Keputusan setengah terprogram / setengah terstruktur : keputusan yg sebagian dpt diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin dan sebagian tdk terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan2 serta analisis yg terperinci. Co:/ Keputusan membeli sistem komputer yg lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi.

    1. Keputusan tidak terprogram/ tidak terstruktur : keputusan yg  tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas.  Informasi untuk pengambilan keputusan tdk terstruktur tdk mudah untuk didapatkan dan tdk mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yg sangat penting didalam pengambilan keputusan tdk terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh keputusan tdk terstruktur yg jarang terjadi.

  1. TIPE INFORMASI

Sistem informasi sekarang peranannya tdk hanya sebagai pengumpul data dan mengolahnya menjadi informasi berupa laporan2 keuangan saja, tetapi mempunyai peranan yg lebih penting di dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi2 perencanaan, alokasi2 sumber daya, pengukuran dan pengendalian. Laporan2 dari sistem informasi memberikan informasi kepada manajemen mengenai permasalahan2 yg terjadi didalam organisasi untuk menjadi bukti yg berguna didalam menentukan tindakan yg diambil. Sistem informasi menyediakan 3 macam tipe informasi :

    1. Informasi pengumpulan data (Scorekeeping information) : informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya.
    2. Informasi Pengarahan perhatian (attention directing information) : membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yg menyimpang, ketidakberesan. Informasi ini membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan2 yg terjadi.
    3. Informasi Pemecahan masalah (Problem Solving information) : informasi untuk membantu para manajer atas mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving biasanya dihubungkan dgn keputusan yg tidak berulang-ulang serta situasi yg membutuhkan analisis yg dilakukan oleh manajemen tingkat atas.

  1. KARAKTERISTIK INFORMASI

Untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen membutuhkan informasi yg berguna. Untuk tiap2 tingkatan manajemen dengan kegiatan yg berbeda-beda, dibutuhkan informasi yg berbeda-beda pula, karakteristik informasi ini antara lain :

    1. Kepadatan Informasi : untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terperinci(detail) dan kurang padat, krn terutama digunakan untuk pengendalian operasi. Sedang untuk manajemen yg lebih tinggi tingkatannya, mempunyai karakteristik informasi yg semakin tersaring(terfilter), lebih ringkas dan padat.

    1. Luas Informasi : manjemen bawah karakteristik inf. Adalah terfokus pada suatu masalah tertentu, krn digunakan oleh manajer bawah yg mempunyai tugas yg khusus. Untuk manajer tingkat tinggi, karakteristik inf yg semakin luas, karena manajemen atas berhubungan dengan masalah yg luas.

    1. Frekuensi informasi : Manajemen tingkat bawah frekuensi inf yg diterimanya adalah rutin, krn digunakan oleh manajer bawah yg mempunyai tugas yg terstruktur dgn pola yg berulang2 dari waktu ke waktu. Manajem tingkat tinggi, frekuensi informasinya adalah tidak rutin atau adhoc (mendadak), krn manajemen atas berhubungan dengan pengambilan keputusan tdk terstruktur yg pola dan waktunya tdk jelas.
    2. Waktu Informasi : Manajemen tingkat bawah, inf yg dibutuhkan adalah if historis, krn digunakan oleh manajer bawah di dalam pengendalian operasi yg memeriksa tugas2 rutin yg sudah terjadi. Untuk manajemen tingkat tinggi, waktu inf lebih ke masa depan berupa inf prediksi krn digunakan untuk pengambilan keputusan strategik yg menyangkut nilai masa depan.

    1. Akses Informasi : Level bawah membutuhkan inf yg periodenya berulang2, sehingga dapat disediakan oleh bagian sistem inf yg memberikan dalam bentuk laporan periodik. Dengan demikian akses inf tdk dapat secara on line, tetapi dapat secara off line. Sebaliknya untuk level lebib tinggi, periode inf yg dibutuhkan tdk jelas, sehingga manajer2 tingkat atas perlu disediakan akses on line untuk mengambil inf kapan pun mereka membutuhkan.

    1. Sumber Informasi : Karena manajemen tingkat bawah lebih berfokus pd pengendalian internal perusahaan, maka manajer2 tingkat bawah lebih membutuhkan inf dgn data yg bersumber dari internal perusahaan sendiri, tetapi manajer tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategik yg berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan, shg membutuhkan inf dgn data yg bersumber pd eksternal perusahaan.

  1. PERAN MANAJEMEN, menurut Henry Mintzberg
    1. Peran Interpersonal : peran hubungan personal dapat terdiri dari :  = figur kepala (figur head) : manajer mewakili organisasi

untuk kegiatan2 diluar organisasi.

=pemimpin(leader) : manajer mengkoordinasi, mengendalikan, memotivasi, dan mendukung bawahan-

bawahannya.

= penghubung (liaison) : manajer menghubungkan

personal2 di semua tingkatan manajemen.

    1. Peran Informational : peran dari manajer sebagai pusat syaraf (nerve center) organisasi untuk menerima informasi yg paling mutakhir dan sebagai penyebar ( disseminator) informasi keseluruh personal di organisasi. Peran informasi lainnya adalah manajer sebagai juru bicara (spokesman) untuk menjawab pertanyaan2 tentang informasi yg dimilikinya.

    1. Peran decisional : yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entreprenuer, sebagai orang yg menangani gangguan, sebagai orang yg mengalokasikan sumber2 dayaorganisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik di dalam organisasi.

  1. TAHAPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Simon (1960) memperkenalkan empat aktivitas dalam proses pengambilan keputusan :

    1. Intelligence : Pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan.
    2. Design : Tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif2 pemecahan masalah.
    3. Choice : Tahap memilih dari solusi dari alternatif2 yg disediakan.
    4. Implementation : Tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya.

manajemen (fungsi manajemen)

Fungsi manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.[rujukan?] Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20.[rujukan?] Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga[rujukan?], yaitu:

  1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
  2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.
  3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha

[sunting] Sarana manajemen

Man dan machine, dua sarana manajemen.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools). Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu men, money, materials, machines, method, dan markets.[rujukan?]

Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.

Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

[sunting] Prinsip manajemen

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Prinsip manajemen

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.[rujukan?] Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari[rujukan?]:

  1. Pembagian kerja (Division of work)
  2. Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)
  3. Disiplin (Discipline)
  4. Kesatuan perintah (Unity of command)
  5. Kesatuan pengarahan (Unity of direction)
  6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri
  7. Penggajian pegawai
  8. Pemusatan (Centralization)
  9. Hirarki (tingkatan)
  10. Ketertiban (Order)
  11. Keadilan dan kejujuran
  12. Stabilitas kondisi karyawan
  13. Prakarsa (Inisiative)
  14. Semangat kesatuan, semangat korps

manajemen (manajer)

Manajer

Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi.[rujukan?]

[sunting] Tingkatan manajer

Piramida jumlah karyawan pada organisasi dengan struktur tradisional, berdasarkan tingkatannya.

Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak).[rujukan?] Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas:

  • Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman).
  • Manajemen tingkat menengah (middle management), mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.
  • Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah executive officer. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer).

Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah, berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan dengan permintaan pekerjaan.

[sunting] Peran manajer

Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok[rujukan?], yaitu:

  1. Peran antarpribadi
    Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung.
  2. Peran informasional
    Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara.
  3. Peran pengambilan keputusan
    Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.

Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain.[rujukan?]

[sunting] Keterampilan manajer

Gambar ini menunjukan keterampilan yang dibutuhkan manajer pada setiap tingkatannya.

Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar.[rujukan?] Ketiga keterampilan tersebut adalah:

  1. Keterampilan konseptual (conceptional skill)
    Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja.
  2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill)
    Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah.
  3. Keterampilan teknis (technical skill)
    Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain.

Selain tiga keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu:[4]

  1. Keterampilan manajemen waktu
    Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Griffin mengajukan contoh kasus Lew Frankfort dari Coach. Pada tahun 2004, sebagai manajer, Frankfort digaji $2.000.000 per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfort setiap jamnya adalah $800 per jam—sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer, tentu saja, memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfort. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan menyianyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan.
  2. Keterampilan membuat keputusan
    Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar.

[sunting] Etika manajerial

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Etika manajerial

Etika manajerial adalah standar prilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada tiga kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin:[4]

  • Perilaku terhadap karyawan
  • Perilaku terhadap organisasi
  • Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya

[sunting] Bidang manajemen

manajemen (teori manajemen)

Teori manajemen

[sunting] Manajemen ilmiah

Frederick Winslow Taylor.

Manajemen ilmiah, atau dalam bahasa Inggris disebut scientific management, pertama kali dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah “penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.” Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirya teori manajemen modern.[2]

Ide tentang penggunaan metode ilmiah muncul ketika Taylor merasa kurang puas dengan ketidakefesienan pekerja di perusahaannya. Ketidakefesienan itu muncul karena mereka menggunakan berbagai macam teknik yang berbeda untuk pekerjaan yang sama—nyaris tak ada standar kerja di sana. Selain itu, para pekerja cenderung menganggap gampang pekerjaannya. Taylor berpendapat bahwa hasil dari para pekerja itu hanyalah sepertiga dari yang seharusnya. Taylor kemudian, selama 20 tahun, berusaha keras mengoreksi keadaan tersebut dengan menerapkan metode ilmiah untuk menemukan sebuah “teknik paling baik” dalam menyelesaikan tiap-tiap pekerjaan.[12]

Berdasarkan pengalamannya itu, Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efesiensi produksi.[12] Pedoman tersebut adalah:

  1. Kembangkanlah suatu ilmu bagi tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang, yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan.
  2. Secara ilmiah, pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah, atau kembangkanlah pekerja tersebut.
  3. Bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi.
  4. Bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara manajemen dan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya daripada bagi para pekerja.

Pedoman ini mengubah drastis pola pikir manajemen ketika itu.[13] Jika sebelumnya pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri semampu mereka, Taylor mengusulkan manajemenlah yang harus memilihkan pekerjaan dan melatihnya. Manajemen juga disarankan untuk mengambil alih pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja, terutama bagian perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Hal ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya di mana pekerjalah yang melakukan tugas tersebut.

Manajemen ilmiah kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pasangan suami-istri Frank dan Lillian Gilbreth. Keluarga Gilbreth berhasil menciptakan micromotion yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut.[14] Gerakan yang sia-sia yang luput dari pengamatan mata telanjang dapat diidentifikasi dengan alat ini, untuk kemudian dihilangkan. Keluarga Gilbreth juga menyusun skema klasifikasi untuk memberi nama tujuh belas gerakan tangan dasar (seperti mencari, menggenggam, memegang) yang mereka sebut Therbligs (dari nama keluarga mereka, Gilbreth, yang dieja terbalik dengan huruf th tetap). Skema tersebut memungkinkan keluarga Gilbreth menganalisis cara yang lebih tepat dari unsur-unsur setiap gerakan tangan pekerja.[14]

Skema itu mereka dapatkan dari pengamatan mereka terhadap cara penyusunan batu bata. Sebelumnya, Frank yang bekerja sebagai kontraktor bangunan menemukan bahwa seorang pekerja melakukan 18 gerakan untuk memasang batu bata untuk eksterior dan 18 gerakan juga untuk interior. Melalui penelitian, ia menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu sehingga gerakan yang diperlukan untuk memasang batu bata eksterior berkurang dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan. Sementara untuk batu bata interior, ia mengurangi secara drastis dari 18 gerakan hingga menjadi 2 gerakan saja. Dengan menggunakan teknik-teknik Gilbreth, tukang baku dapat lebih produktif dan berkurang kelelahannya di penghujung hari.[rujukan?]

[sunting] Teori administrasi umum

Teori administrasi umum atau, dalam bahasa Inggris, general theory of administration, adalah teori umum mengenai apa yang dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik.[rujukan?] Sumbangan penting untuk teori ini datang dari industrialis Perancis Henri Fayol dengan 14 prinsip manajemen-nya dan sosiolog Jerman Max Weber dengan konsep birokrasi—bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikande dengan jelas, peraturan dan ketetapan rinci, dan sejumlah hubungan impersonal.[rujukan?]

[sunting] Pendekatan kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif—seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer—untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya; analisis jalur krisis (Critical Path Analysis) dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efesien; model kuantitas pesanan ekonomi (economic order quantity model) membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum; dan lain-lain.[rujukan?]

Pengembangan kuantitatif muncul dari pengembangan solusi matematika dan statistik terhadap masalah militer selama Perang Dunia II.[rujukan?] Setelah perang berakhir, teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan militer itu diterapkan di sektor bisnis. Pelopornya adalah sekelompok perwira militer yang dijuluki “Whiz Kids.”[rujukan?] Para perwira yang bergabung dengan Ford Motor Company pada pertengahan 1940-an ini menggunakan metode statistik dan model kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan di Ford.[rujukan?]

[sunting] Kajian Hawthorne

Kajian Hawthrone adalah serangkaian kajian yang dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Kajian dilakukan di Western Electric Company Works di Cicero, Illenois.[rujukan?]

Uji coba dilaksanakan dengan membagi karyawan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen dikenai berbagai macam intensitas penerangan sementara kelompok kontrol bekerja di bawah intensitas penerangan yang tetap. Para peneliti mengharapkan adanya perbedaan jika intensitas cahaya diubah. Namun, mereka mendapatkan hasil yang mengejutkan: baik tingkat cahaya itu dinaikan maupun diturunkan, output pekerja meningkat daripada biasanya. Para peneliti tidak dapat menjelaskan apa yang mereka saksikan, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa intensitas penerangan tidak berhubungan langsung dengan produktivitas kelompok dan “sesuatu yang lain pasti” telah menyebabkan hasil itu.

Pada tahun 1927, Profesor Elton Mayo dari Harvard beserta rekan-rekannya diundang untuk bergabung dalam kajian ini. Mereka kemudian melanjutkan penelitian tentang produktivitas kerja dengan cara-cara yang lain, misalnya dengan mendesain ulang jabatan, mengubah lamanya jam kerja dan hari kerja alam seminggu, memperkenalkan periode istirahat, dan menyusun rancangan upah individu dan rancangan upah kelompok. Penelitian ini mengindikasikan bahwa ternyata insentif-insentif di atas lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu.

Kalangan akademisi umumnya sepakat bahwa Kajian Hawthrone ini memberi dampak dramatis terhadap arah keyakinan manajemen terhadap peran perlikau manusia dalam organisasi.[rujukan?] Mayo menyimpulkan bahwa:

  • perilaku dan sentimen memiliki kaitan yang sangat erat
  • pengaruh kelompok sangat besar dampaknya pada perilaku individu
  • standar kelompok menentukan hasil kerja masing-masing karyawan
  • uang tidak begitu menjadi faktor penentu output bila dibandingkan dengan standar kelompok, sentimen kelompok, dan rasa aman.

Kesimpulan-kesimpulan itu berakibat pada penekanan baru terhadap faktor perilaku manusia sebagai penentu berfungsi atau tidaknya organisasi, dan pencapaian sasaran organisasi tersebut

pancasila (filsafat)

  1. I. LATAR BELAKANG SEJARAH NILAI DAN FUNGSI FILSAFAT

Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran ( kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup, (Weltanschauung); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa (Volksgeist) dan martabat nasional !.

Integritas filsafat Pancasila terjabar sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dengan visi-misi sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45.

Menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 adalah pembudayaan filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya!

A.  Makna, Sejarah, dan Fungsi Filsafat

Istilah filsafat secara etymologis terbentuk dari kata bahasa Yunani: filos dan sophia. Filos = friend, love; sophia = learning, wisdom. Jadi, makna filsafat = (orang) yang bersahabat dan mencintai ilmu pengetahuan, serta bersikap arif bijaksana. Karena itulah diakui orang belajar filsafat berarti mencari kebenaran sedalam-dalamnya, kemudian menghasilkan sikap hidup arif bijaksana. Demikian pula para pemikir filsafat (filosof) dianggap manusia berilmu dan bijaksana.

Sesungguhnya nilai ajaran filsafat telah berkembang, terutama di wilayah Timur Tengah sejak sekitar 6000 – 600 SM; juga di Mesir dan sekitar sungai Tigris dan Eufrat sekitar 5000 – 1000 sM; daerah Palestina/Israel sebagai doktrine Yahudi sekitar 4000 – 1000 SM (Radhakrishnan, et al. 1953: 11; Avey 1961:  3-7). Juga di India sekitar 3000 – 1000 SM, sebagaimana juga di Cina sekitar 3000 – 500 SM.

Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal dan hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya.

Sedangkan pemikiran filsafat yang dianggap tertua di Eropa (Yunani) baru berkembang sekitar 650 SM. Jadi, pemikiran filsafat tertua bersumber dari wilayah Timur Tengah; sinergis dengan ajaran nilai religious. Fenomena demikian merupakan data sejarah budaya sebagai peradaban monumental, karena Timur Tengah diakui sebagai pusat berkembangnya ajaran agama supranatural (agama wahyu, revealation religions). Kita juga maklum, bahwa semua Nabi/Rasul berasal dari wilayah Timur Tengah (Yahudi, Kristen dan Islam). Berdasarkan data demikian kita percaya bahwa nilai filsafat sinergis dengan nilai-nilai theisme religious. Karena itu pula, kami menyatakan bahwa nilai filsafat Timur Tengah dianggap sebagai sumur madu peradaban umat manusia karena kualitas dan integritas intrinsiknya yang fundamental-universal theisme religious.

Nilai ajaran filsafat Barat (Eropa, Yunani) adalah nilai filsafat natural dan rasional (ipteks); karenanya dianggap sebagai sumur susu peradaban. Makna uraian di atas: manusia atau bangsa yang ingin sehat dan jaya, hendaknya memadukan nilai theisme religious dengan ipteks; sebagaimana pribadi manusia yang ingin sehat minumlah susu dengan madu. Artinya, budaya dan peradaban yang luhur dan unggul akan berkembang berdasarkan nilai-nilai (moral) agama dan ipteks.

Budaya dan peradaban modern mengakui bahwa perkembangan ipteks dan kebudayaan manusia bersumber dan dilandasi oleh ajaran nilai filsafat. Karena itu pula, filsafat diakui sebagai induk ipteks (= philosophy as the queen and as the mother of knowledge as well). Nilai filsafat menjangkau alam metafisika dan misteri alam semesta; visi-misi penciptaan manusia. Alam semesta dengan hukum alam memancarkan nilai supranatural dan suprarasional sebagaimana rokhani manusia dan martabat budinuraninya juga memancarkan integritas suprarasional!

Sistem filsafat dan cabang-cabangnya — termasuk sistem ideologi— dalam kepustakaan modern diakui sebagai Kultuurwissenschaft, dan atau Geistesswissenschaft (terutama filsafat hukum, filsafat politik, filsafat manusia, filsafat ilmu, filsafat ekonomi dan filsafat etika).

Sedemikian besar dan dominan pengaruh ajaran sistem filsafat dan atau ideologi dimaksud terlukis dalam skema 1, dalam makna : lingkaran global menunjukkan supremasi nilai filsafat religious yang bersumber dari Timur Tengah yang memberikan martabat moral kepribadian manusia secara universal!

SUMBER DAN PUSAT PERKEMBANGAN FILSAFAT

Pusat Pengembangan Moral dan Ipteks dalam Wawasan Filsafat

skema 1                                   (MNS, 1980)

B. Ajaran Sistem Filsafat sebagai Sistem Ideologi : tegak sebagai Sistem Kenegaraan.

Ajaran berbagai nilai filsafat — sebelum berkembang sebagai sistem ideologi!— terutama menampilkan nilai fundamental sebagai essensi dan integritas ajarannya; berupa ajaran : materialisme, animisme, dynamisme, polytheisme, pantheisme, secularisme, dan atheisme …. yang berpuncak sebagai ajaran monotheisme, universalisme — sering disamakan sebagai sistem filsafat : theisme-religious —. Peradaban modern menyaksikan, bahwa sistem filsafat Pancasila memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat monotheisme-religious!. Integritas ini secara fundamental dan intrinsik memancarkan keunggulan sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari sistem filsafat Timur (yang berwatak : theisme-religious).

Ajaran dan nilai filsafat amat mempengaruhi pikiran, budaya dan peradaban umat manusia. Semua sistem kenegaraan ditegakkan berdasarkan ajaran atau sistem filsafat yang mereka anut (sebagai dasar negara, ideologi negara). Berbagai negara modern menunjukkan keunggulan masing-masing, dan terus memperjuangkan supremasi dan dominasi sistem kenegaraannya: liberalisme-kapitalisme, marxisme-komunisme, zionisme, theokratisme; sosialisme, naziisme, fascisme, fundamentalisme. Juga termasuk negara berdasarkan (nilai ajaran) agama: negara Islam ….. termasuk sistem ideologi Pancasila (=sistem kenegaraan Pancasila sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi 45). Bangsa Indonesia menegakkan sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 sebagai aktualisasi filsafat hidup (Weltsanschauung) yang diamanatkan oleh PPKI sebagai pendiri negara!.

Secara ontologis, epistemologis dan axiologis sistem filsafat Pancasila mengandung ajaran tentang potensi dan martabat kepribadian manusia (SDM) yang dianugerahi martabat mulia sebagaimana terjabar dalam ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila ! Keunggulan dan kemuliaan ini merupakan anugerah dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, Maha Rahman dan Maha Rahim — sebagai tersurat di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 45 ! — sebagai asas kerokhanian bangsa dan NKRI.

Sesungguhnya ajaran filsafat merupakan sumber, landasan dan identitas tatanan atau sistem nilai kehidupan umat manusia. Sedemikian berkembang, maka khasanah ajaran nilai filsafat kuantitati-kualitatif terus meningkat; terbukti dengan berbagai aliran (sistem) filsafat yang memberikan identitas berbagai sistem budaya, sistem kenegaraan dan peradaban bangsa-bangsa modern.

Nilai-nilai filsafat, termasuk filsafat Pancasila ditegakkan (dan dibudayakan) dalam peradaban manusia modern —khususnya bangsa Indonesia, — terutama :

  1. Aktualisasi Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45;
  2. Aktualisasi nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Raya, sebagai terlukis dalam skema 3 dan 4;
  3. Secara ontologis-axiologis bangsa Indonesia belum secara signifikan melaksanakan visi-misi yang diamanatkan oleh sistem filsafat Pancasila, sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 45 —terutama dalam era reformasi 1998 – sekarang

Dalam dinamika peradaban modern, semua bangsa berkembang dan menegakkan tatanan kehidupan nasionalnya dengan sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan ini dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh sistem filsafat dan atau sistem ideologi; seperti : theokratisme, sistem liberalisme-kapitalisme, sosialisme, zionisme; marxisme-komunisme-atheisme, naziisme, fascisme, fundamentalisme …. dan sistem ideologi Pancasila!

  1. II. INTEGRITAS SISTEM FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI SISTEM

IDEOLOGI   NASIONAL

Dinamika politik modern antar negara berjuang merebut supremasi ideologi dalam makna secara fungsional adalah supremasi sistem kenegaraan masing-masing. Dinamika (baca : perebutan politik supremasi!) bermuara sebagai wujud neo-imperialisme! (metamorphose : kolonialisme-imperialisme!).

Fenomena demikian menjadi tantangan nasional (baca : tantangan antar ideologi) bangsa-bangsa dan negara-negara modern. Artinya, sistem kenegaraan Pancasila secara niscaya (a priori) terus bersaing demi eksistensi (kemerdekaan dan kedaulatan) bangsa, negara dan budaya (jatidiri nasional!).

A.  Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional

Nilai Filsafat Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia — terutama sebagai jiwa dan asas kerokhanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme 1596-1945 —. Nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (Volksgeist, jatidiri nasional) memberikan identitas dan integritas serta martabat (kepribadian) bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern; sekaligus sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia!.

Nilai filsafat Pancasila secara filosofis-ideologis dan konstitusional berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia ; yang dapat dinamakan : sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila yang terjabar dalam UUD Proklamasi 45. Jadi, tegaknya bangsa dan NKRI sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat amat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan Pancasila dan UUD Proklamasi 45 !

Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional, semua komponen bangsa wajib setia dan bangga (imperatif : mengikat, memaksa) kepada sistem kenegaraan Pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 45; termasuk kewajiban bela negara! .

Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis-ideologis sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung) yang telah menjiwai dan sebagai identitas bangsa (jatidiri nasional, Volksgeist) Indonesia. Nilai-nilai fundamental warisan sosio-budaya Indonesia ditegakkan dan dikembangkan dalam sistem kenegaraan Pancasila, sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus.

Kehidupan nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat —sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 berwujud NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45. Sistem  NKRI ditegakan oleh kelembagaan negara (suprastruktur) bersama semua komponen bangsa (=infrastruktur) dan warganegara (subyek SDM pemilik, penegak dan pewaris) berkewajiban menegakkan asas normatif filosofis-ideologis secara konstitusional, yakni UUD Proklamasi 1945 seutuhnya sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional.

Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama filsafat hidup (Weltanschauung) bangsa (i.c. filsafat Pancasila) yang oleh pendiri negara (PPKI) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawananmusyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka (dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya). Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara,  maka UUD Proklamasi sesungguhnya mengikat (imperatif) seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk setia menegakkan dan membudayakannya. Asas demikian diakui dan berlaku secara universal sebagai aktualisasi nilai sosio-budaya dan martabat nasional dapat dilukiskan dengan ringkas dalam uraian berikut.

B.  Identitas dan Integritas Sistem Filsafat dan Sistem Ideologi Nasional

Totalitas sistem filsafat dan sistem ideologi nasional memberikan integritas dan martabat nasional; selanjutnya ditegakkan dalam integritas sistem kenegaraan — yang dinamakan dengan predikat berdasarkan sistem filsafat dan atau sistem ideologi yang menjiwai dan melandasi sistem kenegaraan dimaksud.

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional sistem kenegaraan inilah yang ditegakkan dalam wujud kemerdekaan dan kedaulatan serta kepribadian (martabat) nasional bangsa-bangsa modern. Secara ontologis dan axiologis, sistem filsafat dan atau sistem ideologi ini menjadi asas dan landasan budaya dan moral nasional— yang kompetitif antar bangsa dalam rangka merebut supremasi ideologi! —.

Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya dijiwai nilai-nilai budaya dan moral Pancasila, yang dikutip di muka merupakan sari dan puncak nilai sosio budaya Indonesia. Nilai mendasar ini ialah filsafat hidup (Weltanschauung, Volkgeist) Indonesia Raya.

Berdasarkan kepercayaan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka diakui nilai filsafat Pancasila mengandung multi – fungsi dalam kehidupan bangsa, negara dan budaya Indonesia Raya (Asas-asas Wawasan Nusantara).

Kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila, dapat dilukiskan sebagai berikut:

7.   Sistem Nasional (cermati skema 4)

6.   Sistem Filsafat Pancasila, filsafat dan budaya Indonesia: asas budaya dan moral politik NKRI.

5.   Ideologi Negara, ideologi nasional.

4.   Dasar Negara (Proklamasi, Pembukaan UUD 45): asas kerokhanian bangsa, jiwa UUD 45; Grundnorm, basic norm, sumber dari segala sumber hukum.

3.   Jiwa dan kepribadian bangsa; jatidiri nasional (Volkgeist) Indonesia.

2.   Pandangan hidup bangsa (Weltanschauung).

1.   Warisan sosio-budaya bangsa sebagai bagian Filsafat Timur

Skema 2         (MNS, 1980)

Sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi (pra-amandemen) dan teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 – 1998 (1945 – 1949; 1949 – 1950; 1950 – 1959 dan 1959 – 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen I – IV: 1999 – 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan nasional cukup memprihatinkan.

Bangsa-bangsa modern menyaksikan bagaimana supremasi ideologi neo-liberalisme yang bermuara neo-imperialisme— lebih-lebih pasca perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet 1990 —. Atas nama globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme negara-negara adidaya sekutu USA dan UE sebagai representasi neo-liberalisme terus memacu supremasi ideologi dalam sosial politik dan ekonomi global!.

(Perhatikan dan cermati Bagian IV makalah ini!)

  1. III. INTEGRITAS SISTEM KENEGARAAN PANCASILA DAN UUD

PROKLAMASI ’45

Sebagai aktualisasi sistem filsafat Pancasila dan atau sistem ideologi (nasional) Pancasila secara ontologis dan axiologis dikembangkan dan ditegakkan sebagai integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 dengan asas-asas fundamental berikut :

A.  Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Asas Kerokhanian Bangsa dan Negara

Filsafat Pancasila memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas martabat manusia, sebagai pancaran asas moral (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila yang bersumber asas normatif theisme-religious, secara fundamental sbb:

1.   Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II: hidup, kemerdekaan dan hak milik/rezki); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

2.   Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.

3.   Kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:

a.   Manusia wajib mengakui sumber (HAM: life, liberty, property) adalah Tuhan Maha Pencipta (sila I).

b.   Manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia;  dan

c.   Manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa), atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian). Manusia terikat dengan hukum alam dan hukum moral !.

Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan KAM; sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.

Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah kerokhaniannya —sebagai terpancar dari akal-budinuraninya— sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam 2007: 147-160)

Berdasarkan ajaran suatu sistem filsafat, maka wawasan manusia (termasuk wawasan nasional) atas martabat manusia, menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan; sebagaimana bangsa Indonesia menetapkan NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (sistem demokrasi) dan negara hukum (Rechtsstaat). Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan RI (berdasarkan) Pancasila – UUD 4, sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religious sebagai keunggulan sistem filsafat Pancasila dan filsafat Timur umumnya — karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia—.

Jadi, bagaimana sistem kenegaraan bangsa itu, ialah jabaran dan praktek dari ajaran sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasionalnya masing-masing. Berdasarkan asas demikian, kami dengan mantap menyatakan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, dan terjabar (pedoman penyelenggaraanya) dalam UUD Proklamasi 45 — yang orisinal, bukan menyimpang sebagai “ terjemahan “ era reformasi yang menjadi UUD 2002 — yang kita rasakan amat sarat kontroversial, bahkan menjadi budaya neo-liberalisme !

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional inilah amanat nasional dalam visi-misi Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila dan Ideologi Nasional! Visi-misi mendasar dan luhur ini menjamin integritas SDM dalam Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD 45

B. Dasar Negara Pancasila Sebagai Asas Kerokhanian Bangsa dan Sistem Ideologi Nasional dalam Integritas UUD Proklamasi 45

Secara ontologis-axiologis (filsafat Pancasila) terjabar dalam UUD Proklamasi 45 bersifat imperatif (filosofis-ideologis dan konstitusional) ontologi bangsa dan NKRI adalah integral (manunggal) dan bersifat t e t a p (integritas, jatidiri / Volksgeist) atau kepribadian dan martabat nasional.

Tegaknya suatu bangsa dan negara ialah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai wujud kemandirian, integritas dan martabat nasional. Bagi bangsa Indonesia dapat dinyatakan sebagai: Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi.

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan konstitusional atas UUD Proklamasi 45 dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan asas dan landasan  filosofi-ideologis dan konstitusional berikut :

1.   Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara (Nawiasky1948: 31 – 52; Kelsen 1973: 127 – 135; 155 – 162; Notonagoro 1984: 57 – 70; 175 – 230; Soejadi 1999: 59 – 81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai dumaksud bersifat imperatif (mengikat, memaksa). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya.

Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini; apalagi merubahnya.

2.   Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca: NKRI) ialah berwujud: Pembukaan UUD Proklamasi 45. Maknanya, PPKI sebagai pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwa atas nama bangsa Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila – UUD 45. Asas demikian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 45 sebagai kaidah filosofis-ideologis Pancasila seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak dapat diubah. Karena Pembukaan ditetapkan hanya 1x oleh pendiri negara (the founding fathers, PPKI) yang memiliki legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembukaan dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru;  mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila —beserta jabarannya di dalam UUD negara—; bermakna tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila; maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukan separatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

3.   Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara (PPKI) di dalam Penjelasan UUD 45; terutama melalui uraian: keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45 (sebagai asas kerokhanian negara (geistlichen Hinterground dan Weltanschauung ) bangsa  terutama:

4.  Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemnusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III.    Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

Jadi, kedudukan Pembukaan UUD 45 berfungsi sebagai perwujudan dasar negara Pancasila; karenanya memiliki integritas filosofis-ideologis dan legalitas supremasi otoritas secara konstitusional (terjabar dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan menegakkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state) dengan membudayakannya.

Secara filosofis-ideologis ajaran Filsafat Pancasila menjadi sumber dan landasan Metatheory dan Megatheory (Grandtheory) dari Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 yang memancarkan integritas dan keunggulan sebagai diuraikan dalam Bagian IV !.

Nilai-nilai ontologis-axiologis Pancasila terjabar dan diaktualisasi melalui Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 dan sebagai Sistem Ideologi Nasional Indonesia Raya masa depan!

Asas-asas fundamental filosofis-ideologis dan konstitusional diatas, adalah jabaran dan aktualisasi asas filsafat Pancasila (ontologis-axiologis), terutama :

  1. Asas filsafat Pancasila sebagai sistem ideologi secara ontologis-axiologis tegak dalam aktualisasi Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45
  2. Menjamin ranah (in casu : HAM) privat dan publik berdasarkan asas keseimbangan HAM dan KAM sebagai diamanatkan bagian III A diatas. Tegasnya, individualitas dan komunitas berkembang dalam asas keseimbangan dalam wujud asas kekeluargaan sebagai asas integralisme fungsional!
  3. Menjiwai dan melandasi asas moral dan budaya politik nasional : politisi, kepemimpinan nasional, bahkan warganegara dalam pergaulan nasional dan internasional senantiasa menegakkan integritas moral dan martabat nasional!
  4. Asas HAM, hak kemerdekaan (kebebasan) tetap dijamin selama warganegara, golongan / parpol tetap setia (loyal, bangga) kepada dasar negara (ideologi negara) Pancasila dan UUD Proklamasi 45.
  5. Secara filosofis-ideologis dan UUD Pasal 29 bangsa dan NKRI menganggap ideologi marxisme-komunisme-atheisme bertentangan dengan ideologi Pancasila yang beridentitas theisme-religious; karenanya dikategorikan sebagai : separatisme ideologi, makar !

Sebaliknya, siapapun atas nama kebebasan (=liberalisme) dan demokrasi (=kedaulatan rakyat) mengembangkan / memperjuangkan nilai ideologi selain ideologi negara Pancasila (non-Pancasila), dikategorikan sebagai melakukan tindakan : separatisme ideologi, makar dan atau mengkhianati sistem kenegaraan Pancasila! —Waspadalah kepada berbagai sistem ideologi yang mengancam integritas ideologi Pancasila, seperti : ideologi liberalisme-kapitalisme, sekularisme; dan marxisme-komunisme-atheisme!—

Amanat menegakkan NKRI dalam integritas sebagai sistem kenegaraan Pancasila, bermakna bahwa bangsa Indonesia (rakyat, warganegara RI) berkewajiban membela NKRI dalam integritasnya sebagai sistem kenegaraan Pancasilaantar sistem kenegaraan: kapitalisme – liberalisme, dan marxisme – komunisme – atheisme — yang dapat mengancam integritas bangsa dan NKRI. Jadi, bangsa Indonesia senantiasa waspada dan siap bela negara atas tantangan dan ancaman bangsa dan negara yang mengancam integritas ideologi Pancasila: baik neoimperialisme Amerika maupun ideologi marxisme – komunisme – atheisme dari manapun datangnya; termasuk kebangkitan PKI, neo-PKI atau KGB.

IV.  KEUNGGULAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN (IDEOLOGI)

PANCASILA

Berdasarkan asas-asas ontologis-axiologis Pancasila (asas jatidiri dan asas kerokhanian bangsa), sebagai dimaksud Bagian III A-B, maka aktualisasinya dalam sistem kenegaraan berdasarkan UUD Proklamasi 45 adalah sebagai berikut.

A.  Ajaran Sistem Filsafat Pancasila dan Sistem Kenegaraan Pancasila

Sesungguhnya secara filosofis-ideologis-konstitusional bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan dalam tatanan negara Proklamasi, sebagai NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45. Asas dan identitas fundamental, bersifat imperatif; karenanya fungsional sebagai asas kerokhanian-normatif-filosofis-ideologis dalam UUD 45.

Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1.   Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: sila IV= sistem demokrasi Pancasila).

2.   Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.

3.   Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai sistem negara hukum Pancasila.

4.   Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5.   Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungai seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila (M Noor Syam, 2007: 108 – 127).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan mewujudkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state).

NKRI adalah negara bangsa (nation state) sebagai pengamalan sila III yakni nilai Wawasan Nasional yang ditegakkan dalam NKRI dan Wawasan Nusantara. Jadi, aktualisasi asas ontologis-axiologis filsafat Pancasila ditegakkan dalam sistem kenegaraan Pancasila sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi 45; diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

Perwujudan dan Sistem NKRI (Berdasarkan) Pancasila – UUD 45*

(MNS, 1985: 2005)

skema 3

*) =      NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila

B.  Sistem Ideologi Pancasila ditegakkan dalam N-Sistem Nasional

Maknanya, secara das Sein und das Sollen dasar negara Pancasila (ideologi nasional) sebagai terlukis dalam skema 2 dan 3, dikembangkan, ditegakkan dan dibudayakan dalam N-Sistem Nasional sebagai aktualisasi integritas sistem kenegaraan Pancasila (UUD Proklamasi 45).

Secara skematis, terlukis dalam skema berikut.

skema 4    MNS, 1988)

*) =      N = sejumlah sistem nasional, terutama:

1. Sistem filsafat Pancasila

2. Sistem ideologi Pancasila

3. Sistem Pendidikan Nasional (berdasarkan) Pancasila

4. Sistem hukum (berdasarkan) Pancasila

5. Sistem ekonomi Pancasila

6. Sistem politik Pancasila (= demokrasi Pancasila)

7. Sistem budaya Pancasila

8. Sistem Hankamnas, Hankamrata

Skema ini melukiskan bagaimana sistem filsafat Pancasila dijabarkan secara normatif-konstitusional dan fungsional sebagai terlukis dalam struktur (nilai) kenegaraan yang dimaksud komponen-komponen dalam skema 3-4 dimaksud !.

C.  Integritas Filsafat Pancasila dalam Keunggulan Sistem Kenegaraan Pancasila

Sebagai pelaksanaan asas kerokhanian bangsa dan negara sesungguhnya NKRI berdasarkan Pancasila UUD Proklamasi 45 memancarkan keunggulan sistem kenegaraan Indonesia.

Secara konstitusional NKRI ditegakkan (dan dibudayakan) sebagai sistem kenegaraan dalam integritas dan identitas fundamental dan asas kenegaraan, berikut:

Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, sebagai terjabar dalam asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional dengan membudayakan N-Sistem Nasional dimaksud.

Asas-asas fundamental ini ditegakkan secara normatif-fungsional dalam N-sistem nasional (sejumlah sistem nasional): prioritas 1 – 8 sistem nasional ! Sebaliknya, dalam era reformasi nilai dasar negara Pancasila dan UUD Proklamasi 45 mengalami distorsi; sehingga dalam praktek kita menyaksikan berkembangnya budaya neo-liberal (demokrasi-liberal; dan ekonomi-liberal ; bahkan mengalami degradasi wawasan nasional!

Sesungguhnya pendidikan nasional —in casu pendidikan nilai dasar Pancasila adalah asas dan inti nation and character building— sinergis dengan System bildung (pembangunan dan pengembangan sistem, yakni sistem nasional); terutama: sistem nasional dalam politik dengan asas kedaulatan rakyat atau demokrasi (= demokrasi berdasarkan Pancasila); sistem nasional dalam ekonomi ( = sistem ekonomi Pancasila); dan sistem nasional dalam hukum (= sistem hukum Pancasila)….. dan sebagainya.

V.  INTEGRITAS SISTEM KENEGARAAN PANCASILA DALAM TANTANGAN GLOBALISASI-LIBERALISASI DAN POSTMODERNISME

Dinamika Globalisasi-Liberalisasi dan Postmodernisme sesungguhnya adalah gelombang negara adidaya untuk merebut supremasi ideologi liberalisme-kapitalisme; sebagai otoritas neo-imperialisme dunia. Dinamika ini juga sinergis dengan gelombang Postmodernisme yang laksana badai menggoda dan melanda bangsa dan negara modern, terutama bangsa negara berkembang. Fenomena dimaksud nampak dalam karsa elite untuk mempelopori reformasi— karena merasa warisan nilai lama perlu di reformasi — , meskipun ternyata menjadi bencana yang dapat meruntuhkan integritas nasional dan integritas negara !.

Kita  menyaksikan bagaimana reformasi glasnost dan  perestroika yang dicanangkan Michael Gorbachev di Unie Soviet kemudian  r u n t u h menjadi negara tidak berdaya dan “ m u r t a d “   dari ideologi marxisme-komunisme-atheisme !.

Catatan: Runtuhnya negara adidaya Unie Soviet menjadi negara tidak berdaya, namun rakyatnya bersyukur dapat kembali memuja Tuhan (Agama, Theisme) sehingga negara Rusia sekarang amat sangat meningkat kemakmuran dan kejayaannya.

  1. A. Tantangan Nasional : Globalisasi-Liberalisasi dan Postmodernisme

Menyelamatkan bangsa dan NKRI dari tantangan demikian (baca: keruntuhan sebagaimana yang dialami Unie Soviet), maka bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi Pancasila. Visi-misi demikian terutama meningkatkan wawasan nasional dan kepercayaan nasional (kepercayaan diri) agar SDM warganegara kita mampu mewaspadai tantangan: globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dan  neo-PKI/KGB!

Kemampuan menghadapi tantangan yang amat mendasar dan akan melanda kehidupan nasional —sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa—maka benteng terakhir yang diharapkan mampu bertahan ialah keyakinan nasional atas kebenaran dan kebaikan (baca: keunggulan) dasar negara Pancasila baik sebagai jatidiri bangsa dan filsafat hidup bangsa (Volksgeist, Weltanschauung), sekaligus sebagai dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional). Hanya dengan keyakinan nasional ini manusia Indonesia tegak-tegar dengan keyakinannya yang benar dan terpercaya: bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari filsafat Timur memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. Sebagai jiwa UUD negara yang menjiwai dan melandasi budaya dan moral politik Indonesia dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

Bandingkan dengan ajaran filsafat kapitalisme-liberalisme yang beridentitas individualisme-materialisme-sekularisme-pragmatisme (neo-imperialisme) akan hampa spiritual religius sebagaimana juga identitas ideologi marxisme-komunisme-atheisme! Kapitalisme-liberalisme memuja kebebasan dan HAM demi kapitalisme (baca: materi, kekayaan sumber daya alam yang dikuasai neoimperialisme): dalam praktek politik dan ekonomi liberal, yang menjajah Irak awal abad XXI —negara adidaya yang bergaya pembela HAM di panggung dunia!— ternyata HAM yang HAMPA!. Mengapa bangsa-bangsa beradab, bahkan PBB sebagai organisasi dunia yang beradab  tetap bungkam ?!

Tantangan globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dapat berwujud adanya degradasi wawasan nasional dan wawasan ideologi nasional. Demikian pula adanya degradasi mental ideologi, seperti budaya demokrasi liberal dan HAM individualisme-egoisme— bukan kesatuan dan kerukunan sebagai asas moral filsaafat dan ideologi bangsanya—. Perhatikan beberapa fenomena sosial politik dan ekonomi (neo-liberal) dalam era reformasi sebagai praktek budaya: kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme dalam hampir semua bidang kehidupan Indonesia, bermuara sebagai neoimperialisme! Sinergis dengan kondisi global maka dalam NKRI juga tantangan kebangkitan neo-PKI / KGB;

  1. Watak setiap ajaran filsafat dan ideologi dengan asas dogmatisme senantiasa merebut supremasi dan dominasi atas berbagai ajaran filsafat dan ideologi yang dipandangnya sebagai saingan. Ideologi kapitalisme-liberalisme yang dianut negara-negara Barat sebenarnya telah merajai kehidupan berbagai bangsa dan negara: politik kolonialisme-imperialisme. Karena itulah, ketika perang dunia II berakhir 1945, meskipun mereka meraih kemenangan atas German dan Jepang, namun mereka kehilangan banyak negara jajahan memproklamasikan kemerdekaan, termasuk Indonesia. Sejak itulah penganut ideologi kapitalisme-liberalisme menetapkan strategi politik neo-imperialisme untuk melestarikan penguasaan ekonomi dan sumber daya alam di negara-negara yang telah mereka tinggalkan (disusun strategi rekayasa global, 1947).
  2. Melalui berbagai organisasi dunia, mulai PBB, World Bank dan IMF sampai APEC dipelopori Amerika Serikat mereka tetap sebagai kesatuan Sekutu dan Unie Eropa dalam perjuangan merebut supremasi politik dan ekonomi dunia (neo-imperialisme). Lebih-lebih dengan berakhirnya perang dingin (1950-1990) mereka makin menunjukkan supremasi politik neoimperialisme!
  3. Hampir semua negara berkembang yang kondisi ipteks, industri dan ekonomi amat tergantung kepada negara maju (G-8) maka melalui bantuan modal pembangunan baik bilateral maupun multilateral, seperti melalui IMF dan World Bank, termasuk IGGI kemudian CGI semuanya mengandung strategi politik ekonomi negara Sekutu (USA dan UE).
  4. Melalui kesepakatan APEC, mereka mempropagandakan doktrin ekonomi liberal, atas nama ekonomi pasar —tidak boleh ada proteksi demi peningkatan kemampuan dan kemandirian—. Sementara potensi ekonomi berbagai negara berkembang tanpa proteksi, tanpa daya saing yang memadai…… semuanya dilumpuhkan dan ditaklukkan. Tercapailah politik supremasi ekonomi kapitalisme-liberalisme, sebagai neo-imperialisme.
  5. Sesungguhnya sejak dimulai perang dingin (sekitar 1950 – 1985) Sekutu telah menampilkan watak untuk merebut dominasi dan supremasi politik internasional. Kondisi perang dingin yang amat panjang meskipun menguras dana dan biaya perang (angkatan perang dan persenjataan), namun juga dijadikan media propaganda bahwa otoritas supremasi politik dan ideologi dunia tetap dimiliki Blok Barat. Supremasi politik dan ideologi ini juga didukung oleh supremasi ipteks …….sehingga banyak intelektual negara berkembang (baca: negara GNB) yang belajar ipteks ke negara-negara blok Barat.  Sebagian intelektual kita itu telah tergoda dan terlanda wawasan politiknya, sehingga sebagai elite reformasi mempraktekkan demokrasi liberal, ekonomi liberal, bahkan juga budaya negara federal!

Ternyata kemudian, mereka telah dididik juga sebagai kader pengembang ideologi dan politik ekonomi kapitalisme-liberalisme —termasuk dalam NKRI—. Kepemimpina mereka belum membuktikan keunggulannya dalam mengatasi multi –krisis nasional yang makin menghimpit rakyat warga bangsa tercinta. Kondisi buruk ini dapat menjadi lahan subur bangkinya neo-PKI/KGB yang berpropaganda menjadi ”penyelamat ” kaum miskin dan buruh tani dalam NKRI!

Inilah fenomena dan bukti sebagian elite dalam NKRI tergoda dan terlanda ideologi neo-liberalisme dan neo-komunisme!

Perhatikan dan hayati skema 5 berikut !


INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA

*) =         UUD 45 Amandemen, dengan kelembagaan negara (tinggi) : = Presiden, MPR, DPR, DPD; MK, MA dan BPK (+ KY)               (MNS, 2007) skema: 5

  1. Tantangan Nasional dalam Era Reformasi

Pemerintahan dan kelembagaan negara era reformasi, bersama berbagai komponen bangsa berkewajiban meningkatkan kewaspadaan nasional yang dapat mengancam integritas nasional dan NKRI.

Tantangan nasional yang mendasar dan mendesak untuk dihadapi dan dipikirkan alternatif pemecahannya, terutama:

  1. Amandemen UUD 45 yang sarat kontroversial; baik filosofis-ideologis bukan sebagai jabaran dasar negara Pancasila, juga secara konstitusional amandemen cukup memprihatinkan karena berbagai konflik kelembagaan. Berdasarkan analisis demikian berbagai kebijaksanaan negara dan strategi nasional, dan sudah tentu program nasional mengalami distorsi nilai —dari ajaran filsafat Pancasila, menjadi praktek budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme—. Terutama demokrasi liberal dan ekonomi liberal……..bermuara sebagai supremasi neo-imperialisme!
  2. Elite reformasi dan kepemimpinan nasional hanya mempraktekkan budaya demokrasi liberal atas nama HAM; yang aktual dalam tatanan dan fungsi pemerintahan negara (suprastruktur dan infrastruktur sosial politik) hanyalah: praktek budaya oligarchy, plutocracy…….bahkan sebagian rakyat mempraktekkan budaya anarchy (anarkhisme)!
  3. Rakyat Indonesia mengalami degradasi wawasan nasional —bahkan juga degradasi kepercayaan atas keunggulan dasar negara Pancasila, sebagai sistem ideologi nasional—. Karenanya, elite reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jatidiri nasional!
  4. NKRI sebagai negara hukum, dalam praktek justru menjadi negara yang tidak menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila – UUD 45. Praktek dan “budaya” korupsi makin menggunung, mulai tingkat pusat sampai di berbagai daerah: Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kekayaan negara dan kekayaan PAD bukan dimanfaatkan demi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, melainkan dinikmati oleh elite reformasi. Demikian pula NKRI sebagai negara hukum, keadilan dan supremasi hukum; termasuk HAM belum dapat ditegakkan.
  5. Tokoh-tokoh nasional, baik dari infrastruktur (orsospol), maupun dalam suprastruktur (lembaga legislatif dan eksekutif) hanya berkompetisi untuk merebut jabatan dan kepemimpinan yang menjanjikan (melalui pemilu dan pilkada). Berbagai rekayasa sosial politik diciptakan, mulai pemekaran daerah sampai usul amandemen UUD 45 (tahap V) sekedar untuk mendapatkan legalitas dan otoritas kepemimpinan demi kekuasaan. Sementara kondisi nasional rakyat Indonesia, dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tetap menggunung belum ada konsepsi alternatif strategis pemecahannya. Kondisi demikian dapat melahirkan konflik horisontal dan vertikal, bahkan anarchisme sebagai fenomena sosio-ekonomi-psikologis rakyat dalam wujud stress massal dan anarchisme!
  6. Pemujaan demokrasi liberal atas nama kebebasan dan HAM telah mendorong bangkitnya primordialisme kesukuan dan kedaerahan. Mulai praktek otoda dengan budaya negara federal sampai semangat separatisme. Fenomena ini membuktikan degradasi nasional telah makin parah dan mengancam integritas mental ideologi Pancasila, integritas nasional dan integritas NKRI, dan integritas moral (komponen pimpinan,  manusia, bangsa!)
  7. Momentum pemujaan kebebasan (neo-liberalisme) atas nama demokrasi dan HAM, dimanfaatkan partai terlarang PKI untuk bangkit. Mulai gerakan “pelurusan sejarah” —terutama G.30S/PKI— sampai bangkitnya neo-PKI sebagai KGB melalui PRD dan Papernas. Mereka semua melangkahi (baca: melecehkan Pancasila – UUD 45) dan rambu-rambu (= asas-asas konstitusional) yang telah berlaku sejak 1966, terutama:
  8. Bahwa filsafat dan ideologi Pancasila memancarkan integritas sebagai sistem filsafat dan ideologi theisme-religious. Artinya, warga negara RI senantiasa menegakkan moral dan budaya politik yang adil dan beradab yang dijiwai moral Pancasila berhadapan dengan separatisme ideologi: marxisme-komunisme-atheisme yang diperjuangkan neoPKI / KGB dan antek-anteknya.
  9. UUD Proklamasi seutuhnya memancarkan nilai filsafat Pancasila: mulai Pembukaan, Batang Tubuh (hayati: Pasal 29) dan Penjelasan UUD 45.
  10. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4.
  11. Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan
  12. Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara ( yang direvisi, terutama Pasal 107a—107f).

Perhatikan dan hayati isi nilai dalam skema 5

Praktek dan Budaya Neo-Liberalisme Menggoda dan Melanda NKRI

Dunia postmodernisme makin menggoda dan melanda dunia melalui politik supremasi ideologi. Kita semua senang dan bangga, menikmati kebebasan dan keterbukaan atas nama demokrasi dan HAM, tanpa menyadari bahwa nilai-nilai neoliberalisme menggoda dan melanda sehingga terjadi degradasi wawasan nasional, sampai degradasi mental dan moral sebagian rakyat bahkan elite dalam era reformasi.

Sebagian elite reformasi bangga dengan praktek reformasi yang memuja kebebasan (=liberalisme) atas nama demokrasi (demokrasi liberal) dan HAM (HAM yang dijiwai individualisme, materialisme, sekularisme) sehingga rakyat Indonesia masih terhimpit dalam krisis multi dimensional.

Harapan berbagai pihak dengan alam demokrasi dan keterbukaan, nasib rakyat akan dapat diperbaiki menjadi lebih sejahtera dan adil sebagaimana amanat Pembukaan UUD 45 : “ …….. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …. “ dapat terlaksana, dalam makna SDM Indonesia cerdas dan bermoral! Tegasnya, bukan euforia reformasi dengan budaya demokrasi neo-liberal dalam praktek oligarchy, plutocracy dan anarchy…….berwujud konflik horisontal…..degradasi wawasan nasional dan moral (korupsi menggunung) dapat bermuara disintegrasi bangsa dan NKRI.

Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi liberal. Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (UU RI No: 9 tahun 2009 tentang  BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak mampu menjangkau.

Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam hak-hak sosial ekonomi bangsa !

Demokrasi liberal dengan biaya amat mahal beserta social cost yang cukup memprihatinkan —konflik horisontal, sampai anarkhisme yang bermuara disintegrasi bangsa — adalah tragedi penyimpangan elite reformasi dalam menegakkan sistem kenegaraan Pancasila! —-lebih-lebih pasca Amandemen UUD Proklamasi 45, menjadi : UUD 2002 !

C.  Kebijaksanaan dan Strategi Nasional : Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila

dan Ideologi Nasional

Sesungguhnya sub thema ini adalah aktualisasi pembudayaan ontologis-epistemologis- axiologis filsafat Pancasila seutuhnya demi integritas SDM Indonesia Raya dan Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

Demi tegaknya integritas nilai filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional —dan tegaknya integritas Sistem Kenegaraan Pancasila— negara berkewajiban melaksanakan amanat Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila dan Ideologi Nasional.

Demi SDM warganegara NKRI sebagai generasi penerus, penegak dan bhayangkari negara Pancasila wajarlah semua rakyat warga bangsa Indonesia Raya menghayati dan mengamalkan filsafat Pancasila (sebagai filsafat hidup, dasar negara, ideologi negara!). Visi-Misi demikian makin mendesak sebagai kesiapan Ketahanan Nasional menghadapi TANTANGAN GLOBALISASI-LIBERALISASI DAN POSTMODERNISME sebagai terlukis dalam skema 5.

Negara berkewajiban membentuk Kelembagaan yang melaksanakan visi-misi Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila; dengan alternatif : lintas kelembagaan Departemental dan Non Departemental, terutama : Depdiknas, Depag, Depdagri; Lemhannas, Wantannas, LIPI; Meneg. Pemuda dan Olah Raga, Menkominfo.

Kelembagaan dimaksud dapat bekerjasama dan atau dibantu oleh berbagai PTN-PTS yang diperlukan.

Pembudayaan dilaksanakan mulai dan melalui keluarga, media komunikasi (cetak dan elektronika) dengan program : Mimbar Nasional Filsafat Pancasila.

Program dimaksud sinergis dengan peningkatan program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah! Khusus untuk Pendidikan Tinggi juga dikembangkan matakuliah : Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Nasional.

Amanat pendidikan dan pembudayaan Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Nasional sejiwa dengan visi-misi yang diamanatkan Pembukaan UUD Proklamasi 45 : “……memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ……..” yang dijabarkan sebagai : nation and character building. Karenanya, menjadi kewajiban moral dan konstitusional (imperative) untuk kita laksanakan.

Guna melaksanakan visi-misi ini secara memadai, tenaga pembina dan dosen perlu dipersiapkan; termasuk : kurikulum dan kepustakaannya.

P E N U T U P

Berdasarkan uraian ringkas makalah Sistem Filsafat Pancasila secara mendasar dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran berikut :

  1. Sistem filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. Ajaran filsafat Pancasila yang dikembangkan sebagai sistem ideologi nasional dikembangkan dan ditegakkan dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila (sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi 45).
  2. Filsafat Pancasila sebagai asas kerokhanian bangsa dan NKRI memberikan integritas keunggulan sistem kenegaraan Indonesia Raya.

Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, sebagai terjabar dalam asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional:

a.   Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.

b.   Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: asas normatif sila IV).

c.   Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan dan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral (manusia warga negara) politik Indonesia.

d.   Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.

e.   Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V) dijiwai dan dilandasi sila I-II; dan ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila, sebagai demokrasi ekonomi dan pemberdayaan rakyat sebagai SDM subyek penegak integritas NKRI.

  1. Dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme bermuara supremasi (ideologi neo-liberalisme) sebagai neo-imperialisme, menjadi tantangan nasional yang mengancam integritas sistem kenegaraan Pancasila;  sekaligus integritas mental-moral-SDM Indonesia masa depan!. Tantangan ini makin mendesak karena sinergis dengan fenomena kebangkitan neo-PKI / KGB dalam NKRI yang “cucitangan” atas tanggung jawab G 30 S / PKI —dengan dalih : pelurusan sejarah—
  2. Secara ontologis-axiologis era reformasi jauh menyimpang dari kaidah fundamental filsafat Pancasila dan ideologi Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi 45 — yang telah diubah menjadi UUD 2002 —. Karenanya, pemerintah dan elite reformasi mempraktekkan budaya dan moral demokrasi liberal, ekonomi liberal  ……bahkan memuja kebebasan (=liberalisme), demokrasi liberal (bukan demokrasi berdasarkan moral Pancasila); atas nama HAM (HAM yang individualistik, yang dipropagandakan oleh USA sementara fenomena sosial politik global mereka menindas HAM, dengan menjajah beberapa negara Timur Tengah : seperti Irak …. dan Afghanistan ! ). Fenomena demikian menunjukkan HAM mereka hanyalah propaganda H A M P A !
  3. Dinamika neo-liberalisme dan neo-imperialisme dalam era postmodernisme —termasuk era reformasi— menggoda dan melanda bangsa-bangsa, termasuk Indonesia ! Bilamana kita tidak tegak-tegar dengan integritas nilai filsafat Pancasila, rakyat kita mengalami degradasi nasional …… bahkan degradasi mental dan moral (theisme-religious menjadi sekularisme; bahkan materialisme-kapitalisme-individualisme dan atheisme!) Fenomena demikian bermuara sebagai bencana nasional, tragedi moral dan peradaban bangsa-bangsa masa depan!
  4. Multikrisis dimensional nasional dalam NKRI belum teratasi, kita dihimpit dengan global crisis financial dari negara adidaya (USA dan UE) yang dapat memacu politik supremasi neo-imperialisme dari ideologi neo-liberalisme !
  5. Adalah kewajiban nasional, bahkan kewajiban moral kita semua — terutama elite reformasi dan Pemerintah — untuk merenung dan mawasdiri sebagai audit nasional, khususnya sebagai audit reformasi! Maknanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh setia dan bangga dengan sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan PPKI dalam UUD Proklamasi 45; ataukah kita telah tergoda dan terlanda oleh “kejayaan” negara liberalisme-kapitalisme — sehingga kita ikut membudayakan demokrasi liberal dan ekonomi liberal (mungkin juga mental dan moral liberal).

Demikian sebagai bahan pertimbangan dan renungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengayomi dan memberkati bangsa Indonesia dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

Malang, 20 Mei 2009

Laboratorium Pancasila

Universitas Negeri Malang (UM)

Ketua,

Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH

(Guru Besar Emiritus UM)

Kepustakaan:

Al-Ahwani, Ahmad Fuad 1995: Filsafat Islam, (cetakan 7), Jakarta, Pustaka Firdaus (terjemahan pustaka firdaus).

Ary Ginanjar Agustian, 2003: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.

_________________ 2003: ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.

Avey, Albert E. 1961: Handbook in the History of Philosophy, New York, Barnas & Noble, Inc.

Center for Civic Education (CCE) 1994: Civitas National Standards For Civics and Government, Calabasas, California, U.S Departement of Education.

Huston Smith, 1985: The Religions of Man, (Agama-Agama Manusia, terjemah oleh : Saafroedin Bahar), Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo.

Kartohadiprodjo, Soediman, 1983: Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.

Kelsen, Hans 1973: General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell

McCoubrey & Nigel D White 1996: Textbook on Jurisprudence (second edition), Glasgow, Bell & Bain Ltd.

Mohammad Noor Syam 2007: Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.

—————— 2000: Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional), edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.

Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman 1990: Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence, San Francisco, Westview Press.

Nawiasky, Hans 1948: Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.

Notonagoro, 1984: Pancasila Dasar Filsafat Negara, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.

Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: History of Philosophy Eastern and Western, London, George Allen and Unwind Ltd.

UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New York, UNO

UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966; 2001, 2003) dan PP RI No. 6 tahun 2005.

Wilk, Kurt (editor) 1950: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, New York, Harvard College, University Press.

LAMPIRAN :

Untuk lebih memahami HAM berdasarkan ajaran Filsafat Pancasila, dilengkapi dengan studi perbandingan dengan ajaran HAM berdasarkan Teori Natural Law (teori hukum alam) yang dianut ideologi Liberalisme-Kapitalisme dan dengan ajaran HAM berdasarkan Filsafat Idealisme Murni (Hegel) yang dianut ideologi marxisme-komunisme-atheisme; perhatikan skema terlampir;

HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA

(Asas Keseimbangan HAM dan KAM)

1.   Hak Hidup              = Life

2.   Hak Kemerdekaan = Liberty

3.   Hak Milik                = Property

+

  1. Hak Pribadi (Personal rights) = hak hidup, beragama, berkeluarga (cinta).
  2. Hak Ekonomi (Economical rights) = hak memiliki, bekerja dan usaha, hidup-sejahtera, kontrak kerja.
  3. Hak Hukum (Legal rights) = hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapat keadilan, hak membela diri, praduga tak bersalah.
  4. Hak Politik (Political rights) = hak berserikat-berkumpul, menyatakan pendapat lisan & tertulis, hak memilih & dipilih, hak suaka politik.
  5. Hak Sosial-budaya (Social-cultural rights) = hak mendapat & memilih pendidikan, hak menikmati seni, hak cipta (HAKI), hak menikmati mode.

Asas HAM dan Substansi HAM di atas, adalah pokok-pokok ajaran HAM berdasarkan teori Hukum Alam (Natural theory) yang dianut negara Barat (liberalisme-kapitalisme)

HAM berdasarkan filsafat Pancasila (meliputi asas fundamental 1 – 7) dijiwai dan dilandasi asas keseimbangan HAM dan KAM sebagai asas moral sistem filsafat Pancasila yang beridentitas theisme-religious.

Skema 6 (MNS, 2000: 85 – 98)

HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA

(DALAM BANDINGAN DENGAN: TEORI NATURAL LAW & TEORI HEGEL)

(MNS, 1983 – 1993; 2003)

skema 7

Catatan:

Dalam filsafat Islam, sesungguhnya HAM (hidup, kemerdekaan dan hak milik) sebagai anugerah “hanyalah” untuk manusia secara universal. Martabat mulia dan agung manusia, pada hakikatnya berwujud integritas keimanan sebagai martabat kerokhanian manusia. Keimanan (dan ketakwaan) inilah sesungguhnya yang manjadi mahkota dan integritas kemuliaan martabat manusia di hadapan Maha Pencipta dan Maha Berdaulat Jadi, kategori keimanan adalah anugerah dan amanat khusus bagi pribadi manusia yang setia dengan komitmen kerokhaniannya, sebagaimana dimaksud (Q 7: 172; dan 49: 17; 51: 56).

Sesungguhnya, hakekat HAM dalam asas keseimbangan dengan HAM ialah kemuliaan martabat manusia jasmani-rohani, dan dunia-akhirat. Hakekat demikian menjamin martabat HAM yang hidup dengan kerohaniannya dalam alam keabadian (akhirat), yang dipercaya umat beragama (sekaligus sebagai pengamalan Dasar Negara Pancasila, sila I dan II).



statistika bisnis (ukuran penyimpangan dan varians)

UKURAN STATISTIK

Rata-Rata Tertimbang (Weighted Mean)

Dalam beberapa kasus setiap nilai diberi beban, misalnya pada kasus perhitungan Indeks Prestasi, Nilai Penjualan Barang, dll

Di mana            :      rata-rata tertimbang

:       beban ke-i

:       data ke-i

n :        banyak data

Contoh 1 :

Berikut adalah Transkrip Akademik seorang mahasiswa

Mata Kuliah Nilai Mutu Angka Mutu () SKS ()
Pancasila B 3 2 6
Teori Ekonomi A 4 4 16
Bahasa Inggris C 2 3 6
Manajemen A 4 3 12
S 14 12 40

Indeks Prestasi =  =  = 3.33

Rata-Rata Geometrik (Geometric Mean)

Rata-rata geometrik digunakan untuk menghitung rata-rata laju pertumbuhan (growth rate), misalnya : pertumbuhan penduduk, penjualan, tingkat bunga dll.

atau

ingat                 G = antilog (log G)

Di mana            G          : rata-rata geometrik

:           data ke-i

n         :           banyak data

Contoh 2 :

Data pertumbuhan suku bunga dalam 5 hari kerja :

1.5        2.3        3.4        1.2        2.5        %

=

=

=

=   = 0.30928….

G          = antilog  0.30928… =  2.03837….

Bandingkan dengan rata-rata hitung

= =  = 2.18

UKURAN  PENYEBARAN

1          Ragam = Varians (Variance) dan Simpangan Baku = Standar Deviasi (Standard Deviation)

a.         Ragam dan Simpangan Baku untuk Ungrouped Data

POPULASI :

atau

dan

SAMPEL :

atau

dan

:       data ke-i

m  :       rata-rata populasi                                   :        rata-rata sampel

s²:        ragam populasi                          s²:         ragam sampel

s :        simpangan baku populasi            s :         simpangan baku

sampel

N :        ukuran populasi                         n :         ukuran sampel

Contoh 3 :

Data Usia 5 mahasiswa :           18         19         20         21         22         tahun

a.         Hitunglah          m, s² dan s       (anggap data sebagai data     populasi)

b.         Hitunglah          , s²  dan s      (data adalah data sampel)

Jawab :

m atau (-m)  atau (-) (-m)²  atau (-)²
18 20 -2 4 324
19 20 -1 1 361
20 20 0 0 400
21 20 1 1 441
22 20 2 4 484
S 100 —— ——- 10 2010

POPULASI :

N = 5                             = 20

= = 2

= =2

== 1.414…

SAMPEL :

n = 5         = 2 == 2.5

= = 2.5

= =1.581…

b.         Ragam dan Simpangan Baku untuk Grouped Data

POPULASI :

dan

SAMPEL :

dan

:       Titik Tengah Kelas ke-i

:       frekuensi kelas ke-i

k  :        banyak kelas

:        rata-rata sampel

m  :       rata-rata populasi

s²:        ragam populasi

s²:         ragam sampel

s :        simpangan baku populasi

s :         simpangan baku sampel

N :        ukuran populasi

n :         ukuran sampel

Contoh 4 :

Rata -Rata (m atau)  =  = 33.58

Kelas TTK Frek. m atau (-m)  atau (-) (-m)²  atau (-)² (-m)²  atau

(-)²

16 – 23 19.5 10 195 33.58 -14.08 198.2464 1982.4640
24 – 31 27.5 17 467.5 33.58 -6.08 36.9664 628.4288
32 – 39 35.5 7 248.5 33.58 1.92 3.6864 25.8048
40 – 47 43.5 10 435 33.58 9.92 98.4064 984.0640
48 – 55 51.5 3 154.5 33.58 17.92 321.1264 963.3792
56 – 63 59.5 3 178.5 33.58 25.92 671.8464 2015.5392
S —– 50 1679 —- ———- ———– 6599.68

POPULASI :    N = 50

= = 131.9936

=  = 11.4888….

SAMPEL :

=  = 134.6873….

=  = 11.6054….

2          Koefisien Ragam

Koefisien Ragam = Koefisien Varians

Semakin besar nilai Koefisien Ragam maka data semakin bervariasi, keragamannya data makin tinggi.

Untuk Populasi ®Koefisien Ragam =

Untuk Sampel               ®Koefisien Ragam =

Contoh :

= 33.58                    s = 11.6054

Koefisien Ragam =

=       = 34.56 %

3          Angka  Baku (z-score)

  • Angka baku adalah ukuran penyimpangan data dari rata-rata populasi .
  • z dapat bernilai nol (0), positif (+) atau negatif (-)
  • z nol             ®        data bernilai sama dengan rata-rata populasi
  • z positif        ®        data bernilai di atas rata-rata populasi
  • z negatif       ®        data bernilai di bawah rata-rata populasi

z : Angka baku

x : nilai data

m: rata-rata populasi

s : simpangan baku populasi

Contoh  5 :

Rata-rata kecepatan lari atlet nasional = 20 km/jam dengan simpangan baku = 2.5 km

Hitung angka baku untuk kecepatan lari :

a.         Ali = 25 km/jam             b.         Didi = 18 km/jam

Jawab :            a. == 2

b. == -0.8

statistika bisnis (kuartil desil dan persentil)

Ukuran Statistik (Bagian II)

2.3    Median, Kuartil, Desil dan Persentil

Median        Nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir (ascending)
menjadi 2 bagian yang sama besar

Kuartil            Nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir (ascending)
menjadi 4 bagian yang sama besar

Desil            Nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir (ascending)
menjadi 10 bagian yang sama besar

Persentil        Nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir (ascending)
menjadi 100 bagian yang sama besar

A.    Median, Kuartil, Desil dan Persentil untuk Ungrouped Data

A.1.    Median untuk Ungrouped Data

Letak Median      Letak Median dalam gugus data yang telah tersortir
Letak Median   =          n: banyak data

Contoh 1:    Tinggi Badan 5 mahasiswa:

1.75        1.78         1.60        1.73        1.78 meter
Sorted     :    1.60        1.73        1.75        1.78        1.78 meter

n = 5        Letak Median =   =   = 3
Median = Data ke-3  = 1.75

Contoh 2:
Tinggi 6 mahasiswa     : 1.60       1.73        1.75       1.78        1.78     1.80  meter (Sorted)
n =  6
Letak Median        =  = 3.5

Median     =  (Data ke 3 + Data ke 4) =   (1.75 + 1.78) = 1.765
=  Data ke-3 + 0.5 (Data ke-4 – Data ke-3) = 1.75 + 0.5 (1.78 – 1.75)
=   1.75 + (0.5   0.02) = 1.75 + 0.015 = 1.765

A.2.    Kuartil untuk Ungrouped Data

Letak Kuartil ke-q     Letak Kuartil ke-q dalam gugus data yang telah tersortir,
q =1,2,3

Letak Kuartil ke-q =          n: banyak data

A.3.    Desil untuk Ungrouped Data

Letak Desil ke-d     Letak Desil ke-d dalam gugus data yang telah tersortir,
d =1,2,3, . . . 9

Letak Desil ke-d =          n: banyak data

A.4    Persentil untuk Ungrouped Data

Letak Persentil ke-p   Letak Persentil ke- dalam gugus data yang telah tersortir,
p =1,2,3, . . . 99

Letak Persentil ke-p =          n: banyak data

Teknik Penghitungan Nilai Kuartil ke-k, Desil ke-d, Persentil ke-p

Misalkan didapat    letak Kuartil ke-q/Desil ke-d/Persentil ke-p = Data ke-i.j (berupa bilangan pecahan)
Maka Nilai Kuartil ke-q/Desil ke-d/Persentil ke-p = Nilai data ke-i + [0.j (Nilai Data ke-i+1 – Nilai Data ke-i)]

Contoh 3:       Terdapat sebanyak 253 data yang sudah tersortir ascending
Data ke-190 bernilai 175 dan Data ke-191 bernilai 180
Data ke-50 bernilai 45 dan Data ke-51 bernilai 48
Data ke-165 bernilai 100 dan Data ke-166 bernilai 102

Letak Kuartil ke-3     =
Nilai Kuartil ke-3     = Data ke 190 + 0.5 (Data ke-191 – Data ke-190)
=  175 + 0.5 (180 – 175)  = 175 + (0.5 5) = 175 + 2.5 = 177.5

Letak    Desil ke-2 =
Nilai Desil ke-2     = Data ke-50 + 0.8 (Data ke-51 – Data ke-50)
= 45 + 0.8 (48 – 45) = 45 + (0.8  3) = 45 + 2.4 = 47.4

Letak Persentil ke-65     =
Nilai Persentil ke-65     = Data ke 165 + 0.1 (Data ke-166 – data ke-165)
= 100 + (0.1 2) = 100 + 0.2 = 100.2

B.    Median, Kuartil, Desil dan Persentil untuk Grouped Data

•    Nilainya merupakan pendekatan

B.1. Median untuk Grouped Data
Letak Median =                   n: banyak data

Kelas Median : Kelas di mana Median berada
Kelas Median  didapatkan  dengan membandingkan Letak Median dengan Frekuensi Kumulatif

Median     =    TBB Kelas Median + i
atau

Median     =    TBA Kelas Median – i

di mana :    TBB     : Tepi Batas Bawah
s    : selisih antara Letak Median dengan Frekuensi Kumulatif
sebelum kelas Median

TBA     : Tepi Batas Atas
s’    : selisih antara Frekuensi Kumulatif sampai kelas Median
dengan Letak Median

i     : interval kelas
f M    : Frekuensi kelas Median

Contoh 4:                Kelas Median

Kelas
Frekuensi     Frek. Kumulatif
16 – 23    10    10
24 – 31    17    27
32 – 39    7    34
40 – 47    10    44
48 – 55    3    47
56 – 63     3    50
    50    —-

interval = i = 8
Letak Median =   =   = 25

Median = Data ke-25 terletak di kelas 24-31
Kelas Median = 24 – 31
TBB Kelas Median = 23.5        dan         TBA Kelas Median = 31.5

f M = 17
Frek. Kumulatif sebelum Kelas Median = 10        s  = 25 – 10 = 15
Frek. Kumulatif sampai Kelas Median = 27        s’ = 27 – 25 = 2

Median    =    TBB Kelas Median + i
=    23.5 + 8          =  23.5 +  8 (0.8823…)
=     23.5 + 7.0588…    =  30.5588…  30.6

Median    =    TBA Kelas Median – i
=    31.5 – 8          = 31.5 – 8 (0.1176…)
=     31.5 – 0.9411..        =  30.5588…  30.6

B.2    Kuartil untuk Grouped Data

Letak Kuartil ke-q    =  ,     q = 1. 2.3    dan      n : banyak data

Kelas Kuartil ke-q : Kelas di mana Kuartil ke-q berada
Kelas Kuartil ke-q  didapatkan  dengan membandingkan Letak Kuartil ke-q dengan Frekuensi Kumulatif

Kuartil ke-q     =    TBB Kelas Kuartil ke-q + i

atau

Kuartil ke-q     =    TBA Kelas Kuartil ke-q – i

q    : 1,2 dan 3

di mana :    TBB     : Tepi Batas Bawah
s    : selisih antara Letak Kuartil ke-q dengan Frekuensi Kumulatif
sebelum kelas Kuartil ke-q

TBA     : Tepi Batas Atas
s’    : selisih antara Frekuensi Kumulatif sampai kelas Kuartil ke-q
dengan Letak Kuartil ke-q

i     : interval kelas
f Q    : Frekuensi kelas Kuartil ke-q

Contoh 5: Tentukan Kuartil ke-3

Kelas
Frekuensi     Frek. Kumulatif
16 – 23    10    10
24 – 31    17    27
32 – 39    7    34
40 – 47
10    44
48 – 55    3    47
56 – 63     3    50
    50    —-

Kelas Kuartil ke-3
interval = i = 8
Letak Kuartil ke-3 =   =   = 37.5

Kuartil ke-3 = Data ke-37.5 terletak di kelas 40 – 47
Kelas Kuartil ke-3  = 40 – 47
TBB Kelas Kuartil ke-3 = 39.5        dan     TBA Kelas Kuartil ke-3 = 47.5

f Q3 = 10

Frek. Kumulatif sebelum Kelas Kuartil ke-3 = 34        s  = 37.5 – 34 = 3.5
Frek. Kumulatif sampai   Kelas Kuartil ke-3 = 44        s’ = 44 – 37.5 = 6.5

Kuartil ke-3     =    TBB Kelas Kuartil ke-3 + i
=    39.5 + 8       =  39.5 +  8 (0.35)
=     39.5 + 2.8         =  42.3

Kuartil ke-3     =    TBA Kelas Kuartil ke-3 – i

=    47.5 – 8          =  47.5 -  8 ( 0.65)
=     47.5 – 5.2        =  42.3
B.3    Desil untuk Grouped Data

Letak Desil ke-d     =  ,     d = 1, 2, 3, . . . 9
n : banyak data

Kelas Desil ke-d : Kelas di mana Desil ke-d berada
Kelas Desil ke-d  didapatkan  dengan membandingkan Letak Desil ke-d dengan Frekuensi Kumulatif

Desil ke-d     =    TBB Kelas Desil ke-d + i

atau

Desil ke-d     =    TBA Kelas Desil ke-d – i

d    : 1,2,3…9

di mana :    TBB     : Tepi Batas Bawah
s    : selisih antara Letak Desil ke-d dengan Frekuensi Kumulatif
sebelum kelas Desil ke-d

TBA     : Tepi Batas Atas
s’    : selisih antara Frekuensi Kumulatif  sampai kelas Desil ke-d
dengan Letak Desil ke-d

i     : interval kelas
f D    : Frekuensi kelas Desil ke-d

Contoh 6: Tentukan Desil ke-9

Kelas
Frekuensi     Frek. Kumulatif
16 – 23    10    10
24 – 31    17    27
32 – 39    7    34
40 – 47    10    44
48 – 55
3    47
56 – 63     3    50
    50    —-

Kelas Desil ke-9
interval = i = 8
Letak Desil ke-9 =   =   = 45

Desil ke-9 = Data ke-45 terletak di kelas 48 – 55
Kelas Desil ke-9  = 48 – 55

TBB Kelas Desil ke-9 = 47.5        dan     TBA Kelas Desil ke-9 = 55.5

f D9 = 3

Frek. Kumulatif sebelum Kelas Desil ke-9 = 44        s  = 45 – 44  = 1
Frek. Kumulatif sampai Kelas Desil ke-9 = 47        s’ = 47 – 45  = 2

Desil ke-9     =    TBB Kelas Desil ke-9 + i
=    47.5 + 8       =  47.5 +  8 (0.333…)
=     47.5 + 2.66…    =    50.166…

Desil ke-9    =    TBA Kelas Desil ke-9     – i
=    55.5 – 8       =  47.5 -  8 ( 0.666…)
=     55.5 -5.33…    =  50.166…
B.4    Persentil untuk Grouped Data

Letak Persentil ke-p     =  ,     p = 1, 2, 3, . . . 99
n: banyak data

Kelas Persentil ke-p : Kelas di mana Persentil ke-p berada
Kelas Persentil ke-p  didapatkan  dengan membandingkan Letak Persentil ke-p dengan Frekuensi Kumulatif

Persentil ke-p     =    TBB Kelas Persentil ke-p + i

atau

Persentil ke-p     =    TBA Kelas Persentil ke-p – i

p    : 1,2,3…99

di mana :    TBB     : Tepi Batas Bawah
s    : selisih antara Letak Persentil ke-p dengan Frekuensi
Kumulatif sebelum kelas Persentil ke-p

TBA     : Tepi Batas Atas
s’    : selisih antara Frekuensi Kumulatif sampai kelas Persentil
ke-p dengan Letak Persentil ke-p

i     : interval kelas
f P    : Frekuensi kelas Persentil ke-p

Contoh 6: Tentukan Persentil ke-56

Kelas
Frekuensi     Frek. Kumulatif
16 – 23    10    10
24 – 31    17    27
32 – 39
7    34
40 – 47    10    44
48 – 55    3    47
56 – 63     3    50
    50    —-

Kelas Persentil ke-56
interval = i = 8
Letak Persentil ke-56 =   =   = 28

Persentil ke-56 = Data ke-28 terletak di kelas 32 – 39
Kelas Persentil ke-56 = 32 – 39

TBB Kelas Persentil ke-56 = 31.5    dan     TBA Kelas Persentil ke-56 = 39.5

f P56 = 7

Frek. Kumulatif sebelum Kelas Persentil ke-56 = 27        s  = 28 – 27 = 1
Frek. Kumulatif sampai Kelas Persentil   ke-56 = 34        s’ = 34 – 28 = 6

Persentil ke-56     =    TBB Kelas Persentil ke-56 + i
=    31.5 + 8       =  31.5 +  8 (0.142…)
=     31.5 + 1.142..    =   32.642…

Persentil ke-56    =    TBA Kelas Persentil ke-56 – i
=    39.5 – 8   =  39.5 -  8 (0.857…)
=     39.5 – 6.857…    =  32.642…

Entri Lebih Baru » · « Entri lama
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.